IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

Tanggapan PBNU soal Pengembang Benih Padi Unggul di Aceh yang Diperkarakan

Selasa 30 Juli 2019 20:15 WIB
Bagikan:
Tanggapan PBNU soal Pengembang Benih Padi Unggul di Aceh yang Diperkarakan
Waketum PBNU H Maksum Mahfoedz
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritik tindakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang tidak memakai langkah persuasi dalam merespons persoalan Direktur PT Bumades Nisami yang juga Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Nisam, Aceh Utara, Tengku Munirwan, yang memproduksi dan mengembangkan benih padi unggul. PT Bumades Nisami merupakan badan usaha yang didirikan masyarakat untuk mendorong sektor pertanian di desanya.

“Mestinya ada tindakan persuasi yang lebih masuk akal dan menghargai Kedaulatan Sain Rakyat Tani (K-SRT) daripada kriminaliaasi yang mencoreng diri sendiri,” kata Wakil Ketua Umum PBNU H Mochammad Maksum Machfoedz melalui sambungan telepon, Selasa (30/7).

Menurut pria yang juga Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada ini, usaha K-SRT telah kesekian kalinya dikacaukan oleh peraturan dan administrasi yang ada. 

Ia tidak menyangkal bahwa benih yang diperjualbelikan memang harus tersertifikasi karena bertujuan melindungi petani dari jebakan benih palsu dan jelek, serta dari praktik pasar yang sering terjadi, seperti obat, pupuk, dan benih palsu sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. 

Namun, sambungnya, kalau produksi dan pengembangan benih itu untuk komunitasnya sendiri dan tidak bermaksud mengkomersialisasi, disebutnya tidak menjadi persoalan.

“Substansi dari pelarangan itu kan komersialisasi dan penipuan:  Ini dua substansi yang harus di telaaah lebih lanjut: apakah ada unsur tersebut atau tidak dalam kasus Tengku Munirwan yang ilmuwan petani Ini misalnya,” ucapnya.

Ia juga menyatakan, anggota Bumades memiliki K-SRT untuk memilih yang baik untuk diri mereka. Kapasitas memilih kualitas ini ada pada komunitas tani.

“Kok bisa petani milih barang kelompok Bumades atau barang teman sendiri? Lah ini pasti kaitan dengan perihal quality, availability, dan accessibility. Jadi pemerintah yang seharusnya koreksi diri kenapa untuk ke sekian kalinya terjadi dan bukan membeli benih yang sudah disertifikasi pemerintah? Nah di mana salahnya? Jadi unsur komersialisasi dan pemalsuan ini menjadi tidak pas,” terangnya.

Ia menduga bahwa produksi benih di Bumades tidak tersertifikasi karena banyak alasan. Setidaknya karena ketidaktahuan tentang sertifikasi yang mekanismenya kompleks dan mamakan waktu panjang, sementara kebutuhan petani sangat mendesak. 

Untuk menjawab persoalan itu, pemerintah harusnya lebih aktif sosialisasi dan memberi kemudahan sertifikasi dalam aneka kategori agar ke depannya tidak terjadi pembunuhan terhadap kreasi petani.

“Jangan pernah main-main dengan K-SRT: (produksi dan pengembangan bisnis oleh Bumades) Itu kritik tajam terhadap kelambatan dan ketidaktepatan pelayanan publik dari yang namanya pemerintah, yakni dalam hal: quality, availability, dan accessibility!” pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, Tengku Munirwan ditahan Polda Aceh setelah dilaporkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terkait penyebaran bibit padi unggul IF8 hasil inovasinya kepada komunitas petani di wilayah Kabupaten Aceh Utara karena belum bersertifikasi. 

Direktur Kualisi NGO HAM selaku pendamping hukum Tengku Munirwan, Zulfikar mengatakan, Tengku Munirwan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dirkrimsus Polda Aceh sejak Selasa (23/7). Dia dijerat dengan Undang-undang No 12 Tahun 1992 juncto ayat 2 tentang sistem budidaya tanaman.

Namun, kasus hukum yang membelit Tengku Munirwan dengan cepat menimbulkan simpati warga. Apalagi Tengku Munirwan langsung ditahan pihak Polda Aceh sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Juli 2019.

Sejumlah elemen masyarakat di Aceh berhasil mengumpulkan 2.000 lembar lebih kartu tanda penduduk (KTP) sebagai bagian dari dukungan terhadap Munirwan dan mendesak agar penahanan Munirwan ditangguhkan. Tuntutan ini pun kemudian dikabulkan Polda Aceh pada Jumat (26/7)  karena alasan kemanusiaan. (Husni Sahal/Fathoni)
Tags:
Bagikan:

Baca Juga

Selasa 30 Juli 2019 23:0 WIB
Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan
Cegah Perdagangan Anak, Gerakan Sosiokultural Harus Dioptimalkan
Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah. (istimewa)
Jakarta, NU Online
Perdagangan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Tidak hanya antarkota, tetapi juga antarnegara. Anak-anak dikirim untuk mengisi ruang-ruang kerja seperti asisten rumah tangga (ART) dan sebagainya secara ilegal.
 
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, mengungkapkan, orang tua yang bermigrasi membuat anak-anak rentan dieksploitasi. Tak jarang juga, mereka yang pergi untuk memperbaiki kehidupan justru berakhir pada kematian.
 
"NTT (Nusa Tenggara Timur) menjadi lokus prioritas dalam pencegahan dan program pengawasan karena memang selalu berakhir dengan peti jenazah," katanya kepada NU Online pada Selasa (30/7).
 
Hal itu menjadi tantangan besar pemerintah hari ini. Karenanya, pemerintah memiliki rancangan aksi nasional meliputi berbagai kementerian terkait. Ai menilai, perdagangan anak banyak terjadi karena potensi sumber dayanya yang rendah mengingat keduanya merupakan hal yang tidak terpisahkan.
 
"Kalau saya mengamati ada rangkaian yang tidak terpisah antara orang yang bermigrasi mendapat uang banyak dengan kemampuan potensinya sumber dayanya," ujarnya.
 
Pendidikan yang rendah dengan keterampilan yang minim berbanding terbalik dengan animo mereka yang ingin secara cepat mengubah keadaan. Risiko-risiko yang ditimbulkan harus menjadi gerakan sosiokultural. 
 
Menurut Ai, tokoh agama juga memiliki peran pendampingan dalam mencegah perdagangan anak. Gerakan sosiokultural berjalan atas swadaya dan prakarsa masyarakat itu sendiri, tetapi hal itu masih kurang optimal. Untuk itu, gerakan-gerakan sosiokultural ini harus digarap dengan optimal.
 
"Akan tetapi sejauh mana menjadi gerakan local wisdom, jadi antibodi masyarakat sendiri. Mereka punya dukungan moral, etis, sakral, perintah keagamaan pasti sangat relevan. Sayangnya, hal tersebut belum terorganisasi dengan baik,” paparnya. 
 
Di samping itu, lanjutnya, aparat penegak hukum memandangnya bukan sebagai tindak pidana. Sebaliknya, oknum petugas pemerintah turut membantu proses perdagangan anak, misalnya dengan memalsukan dokumen. 
 
“Malah beberapa ASN justru memalsukan dokumen," jelas aktivis Fatayat NU ini.
Dia menjelaskan, ada banyak kerugian yang bakal dialami orang yang diperdagangkan. Mulai dari bayaran yang rendah, keluarganya terlantar, hingga kematian. Belum lagi harus membayar orang yang menyelundupkannya.
 
Oleh karena itu, Ai menambahkan, persepsi aparat hukum harus diubah untuk membuat orang jera melakukan hal tersebut.
Pencegahan perdagangan anak
 
Pencegahan tentu lebih murah biayanya ketimbang penanganan. Hal ini bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yakni keluarga. Ai menilai, keluarga merupakan ‘kawah candradimuka’ perlindungan anak.
 
"Karena kerentangan anak yang ditinggal orang tua bekeraja ia menderita kekerasan dan lain-lain," katanya.

Ia mendorong, orang tua sebisa mungkin harus mengontrol pergaulan anak serta memastikan pendidikannya berjalan dengan baik. Dengan itu, maka perdagangan anak akan bisa ditekan. "Pendidikan utuh maka ruang untuk bekerja ke luar negeri dan kota bisa diminimalisasi," jelasnya. (Syakir NF/Muchlishon)
Selasa 30 Juli 2019 21:30 WIB
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Pemda Diminta Berperan Bentuk Iklim Demokrasi Sehat di Jawa Barat
Bandung, NU Online
Komisoner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati meminta semua pihak ikut sert a membentuk iklim demokrasi yang sehat di kawasan Jawa Barat termasuk pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, demokrasi bukan hanya terkait Pemilihan Umum (Pemilu) melainkan siklus sehingga keberadaanya terus menerus berada di masyarakat. 

“Kita harus melihat Demokrasi itu sebagai siklus jadi tidak berhenti soal pemilu yang selesai tetapi siklus demokrasi memang terus-menerus, setelah terpilih.  Artinya yang dilakukan daerah adalah peran DPRD, peran pemerintah dalam mendukung iklim demokrasi dalam meminmalisir SARA soal kelompok minoritas dan sebagainya,” kata Titik yang juga kader muda NU ini, saat diminta tanggapan suasana kebangsaan Pasca Pemilu di Jawa Barat, Selasa (30/7).

Jawa Barat, kata Titik banyak disorot oleh kalangan aktivis demokrasi di Indonesia sebab tumbuh suburnya penyebaran hoaks. 

Sebagai antisipasinya, semua elemen harus mendorong nilai substansial dari setiap informasi yang berkembang di masyarakat. Hal itu menjadi kunci agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa lebih tenang menjalankan proses kebijakan tersebut. 

“Kalau informasi tentang pemerintah daerah positif, Pemda juga akan tenang menyelenggarakan proses kebijakan itu dengan maksimal. Misalnya mau bangun sekolah atau jembatan yang ramai soal isu pengannggarannya dulu,” ucapnya. 

Kemudian, misalnya Pemda akan membangun jembatan, lalu yang ramai di masyarakat soal siapa yang berperan, siapa yang bermain. Padahal ada banyak hal yang juga sesugguhnya penting dibahas misalnya kebermanfaatan fasilitas umum itu untuk siapa. 

Seperti diketahui, pada pesta demokrasi di Indonesia setiap tahunnya, Provinsi Jawa Barat kerap menjadi perhatian. Selain suasananya yang hangat, di kawasan Jawa Barat banyak ber munculan politik identitas yang mengancam persatuan dan kesatuan seperti hoaks. 

Menurut, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tahun 2018 ada tiga daerah yang tingkat penerimaan informasi bohong atau hoaks sangat tinggi. Tiga daerah tersebut adalah Aceh, Jawa Barat, dan Banten.

LIPI ingin memotret tingkat intoleransi di sembilan provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. (Abdul Rahman Ahdori/Fathoni)
Selasa 30 Juli 2019 21:0 WIB
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Kagum dengan Pesantren, Rombongan Dokter Asal Hongkong Kunjungi Tebuireng
Rombongan tim medis dari Hongkong kunjungi Pesantren Tebuireng Jombang
Jombang, NU Online
Yayasan Medical Education Hongkong melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Puluhan tim dari Hongkong ini terdiri dari dokter, mahasiswa (Medical Education), serta pelajar.
 
"Tim yang datang ini sekitar tiga puluh peserta," kata Pengurus Pesantren Tebuireng bidang Protokoler Teuku Azwani, Senin (29/7).
 
Pihak Pesantren Tebuireng menyambut hangat kehadiran tamu dari Hongkong ini. Rombongan tersebut disambut oleh Mudir Pesantren Tebuireng H Lukman Hakim, Sekretaris Utama Pesantren Tebuireng H Abdul Ghofar, dan Bidang Pendidikan Pesantren Tebuireng dan penjamin mutu pendidikan Pesantren Tebuireng Kusnadi.
 
Pengurus pesantren yang didirikan oleh KH M Hasyim Asy'ari ini menyampaikan pemaparan terkait kepesantrenan dan pendidikan. Selanjutnya, para tamu ini terlibat diskusi terkait Islam dan pendidikan.
 
Penyampaian diskusi ini didampingi langsung oleh dr Jimmy yang bertugas menerjemahkan percakapan pihak Tebuireng ke bahasa Mandarin. dr Jimmy adalah dokter asli Hongkong yang sudah belajar bahasa Indonesia selama sembilan tahun di Konsulat Jendral Republik Indonesi (KJRI). Ia juga salah satu penasihat Rumah Sakit di Surabaya.
 
Dengan adanya kunjungan ini, Pihak Pesantren Tebuireng berharap ada kelanjutan kerja sama. Supaya mempermudah santri Tebuireng yang hendak kuliah, tukar pelajar, bahkan beasiswa di Hongkong.
 
"Setiap tahun di Hongkong ada Summer Break (libur hawa panas), dokter Jimmy mengajak dokter-dokter, guru-guru, dan sedikit murid-murid ke Indonesia untuk memberikan pengobatan gratis serta belajar di Pesantren Tebuireng," ungkapnya. 
 
Menurut Teuku Azwani, relasi antara dr Jimmy dengan Tebuireng itu sudah dekat. Setiap Jimmy ke Indonesia selalu mampir ke Tebuireng. Kali ini dokter yang hadir terdiri dari profesor khusus jantung, dokter mata, dokter lambung, dokter internis, dan dokter umum.
 
"dr Jimmy setahun bisa tiga sampai empat kali beliau mengajak dokter-dokter, mahasiswa Medical Education dan siswa ke Tebuireng untuk belajar tentang budaya Pesantren Tebuireng serta budaya Indonesia, juga pernah datang sendirian," ungkapnya.
 
Menurut Azwan, kunjungan kali ini belum mengadakan pengobatan gratis, karena pertengahan tahun ini masih banyak agenda di Pesantren Tebuireng.
 
Setelah pertemuan dengan pimpinan Tebuireng di meeting room Aula Yusuf Hasyim lantai 2, dr Jimmy beserta rombongan menuju Trensains untuk sharing tentang pentingnya kesehatan dengan para santri Trensains. "Semoga membawa berkah," pungkasnya. (Syarif Abdurahman/Muiz
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG