IMG-LOGO
Jelang Muktamar Ke-34 NU

IPPNU Kampanyekan Perdamaian di Kancah Internasional

Sabtu 21 September 2019 21:0 WIB
Bagikan:
IPPNU Kampanyekan Perdamaian di Kancah Internasional
Foto: NU Online/Ahdori
Purwakarta, NU Online
Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) terus melakukan penguatan jaringan di dunia Intrnasional. Upaya itu dalam rangka mengokohkan komitmen pelajar putri NU dalam mengampanyekan perdamian bagi seluruh bangsa di dunia.

Dilantik 22 Maret  2019, kepengurusan IPPNU yang menaungi pelajar di berbagai sekolah di Indonesia itu langsung tancap gas. Pengurus harian IPPNU berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan pelajar internasional. Salah satu pertemuan yang menjadi catatan sejarah bagi pelajar putri NU antara lain adalah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada 8-9 April 2019 lalu.

Pada pertemuan itu, IPPNU yang diwakili langsung Ketua Umum IPPNU Nurul Hidayatul Ummah memaparkan dukungan pelajar bagi implementasi Milenium Development Goals (MDGs). Selain itu, IPPNU memperkuat peranan pemudi dalam implementasi sosialisasi dan pencapaian perdamaian sesama bangsa.

Ditemui NU Online saat kegiatan Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II, Cisereuh, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9), Ketua Umum IPPNU Nurul Hidayatul Ummah mengatakan pada masa kepengurusannya yang baru mencapai 6 bulan, pihaknya terus memperkuat peran pelajar putri NU di dalam dan luar negeri.

Ia menjelaskan, di luar negeri beberapa kali pengurus IPPNU diminta hadir di forum internasional untuk ikut serta memberikan saran terkait perdamaian dunia. Pada momentum itu juga, IPPNU mengampanyekan Islam Nusantara sebagai wajah ramah Islam yang mengusung arus perdamaian bagi seluruh elemen.

“Selain ke Amerika kami juga diundang ke Thailand tepatnya di Bangkok. Pengurus kami hadir di sana,” ujarnya.

Sementara di dalam negeri, kata Nurul, IPPNU memperkuat peran organisasi IPPNU di lingkungan pendidikan dengan mendirikan banyak komisariat di sekolah atau madrasah. Saat ini, IPPNU telah memiliki 250 cabang dan 8000 komisariat dari Sabang sampai Merauke.

“Untuk penguatan organisasi, kami menguatkan di akar rumput baik itu pimpinan anak cabang, pimpinan wilayah, maupun pimpinan cabang,” katanya.

Ia optimis pelajar putri NU dapat berperan dalam segala bidang jika komitmen para pengurus banom NU tersebut terus ditingkatkan. Intinya, ujar dia, sudah saatnya pelajar putri NU bangkit baik di dunia internasional maupun di kancah nasional.
 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Alhafiz Kurniawan
Bagikan:

Baca Juga

Sabtu 21 September 2019 23:30 WIB
Tiga Nominator Tuan Rumah Muktamar Ke-34 NU
Tiga Nominator Tuan Rumah Muktamar Ke-34 NU
Foto: NU Online/Ahdori
Purwakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui tim 5 bersepakat menunjuk tiga daerah menjadi tuan rumah Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama tahun 2020 mendatang. Tiga daerah itu antara lain adalah Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Provinsi Lampung.

“Berdasarkan berbagai pendalaman, verifikasi, pertimbangan dan survei ke lapangan. Dengan ini tim lima mengusulkan yang menjadi penyelenggara Muktamar ke-34 NU yakni Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Provinsi Lampung,” kata anggota tim lima Muktamar Gus Aizuddin, saat mengumumkan penyelenggara Muktamar ke-34 NU di Pesantren Al-Muhajirin, Cisereuh Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9) malam.

Seperti diketahui, tim lima yang ditunjuk PBNU yakni H Robikin Emhas, H Umar Syah, H Suwaidi D Pranoto, H Andi Najmi Fuadi, dan H Aizuddin Abdurrahman. Sebelum menunjuk tiga daerah tersebut banyak sekali tahapan yang sudah dilakukan tim lima di antaranya verifikasi adminisrasi ajuan PWNU kandidat penyelenggara muktamar dan survei lapangan.  

Ketua Tim 5 H Robikin Emhas mengatakan, penetapan nominator tuan rumah muktamar berdasarkan indikator penilaian yang telah diputuskan PBNU. Indikator tersebut antara lain adalah backround daerah nominasi. Apakah daerah itu sudah pernah menjadi tuan rumah muktamar sepanjang NU berdiri. Indikator lain adalah performa PWNU dan PBNU di daerah saat muktamar dilakukan, lalu kebutuhan penguatan organisasi di wilayah itu.

Setelah itu, pertimbangan sosio politik dan kultural serta berbagi tanggung jawab PWNU dan PBNU ketika tahapan muktamar digelar. Tim lima, kata dia, hanya merekomendasikan ulang nominasi tempat Muktamar Ke-34 NU kepada pengurus harian PBNU berdasarkan kriteria dan hasil kerja yang dilakukan tim lima.

“Soal keputusan dimana, ada ditangan pimpinan PBNU,” katanya. 

Adanya indikator penilaian, menurut Robikin, menjadi penting sebagai barometer tim lima dalam memberikan nilai dan pertimbangan penting. Paling penting, tim lima juga telah mengundang lima PWNU ke PBNU untuk mempresentasikan proposalnya.

“Tidak mau ada penetapan tanpa ada barometer,” katanya. 
 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Alhafiz Kurniawan
Sabtu 21 September 2019 22:15 WIB
Kini Fatayat NU Miliki 21.000 Pengurus Ranting
Kini Fatayat NU Miliki 21.000 Pengurus Ranting
Ketua Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia Ermarini (tengah) saat menyampaikan laporan di hadapan Pengurus Syuriah dan Tahfidiyah PBNU pada Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin 2 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat, Sabut (21/9).
Purwakarta, NU Online
Selama periode 2015-2020 Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama mampu mengonsolidasikan kader di akar rumput. Hal itu dibuktikan Fatayat NU melalui pembentukan pengurus Fatayat di Desa/Kelurahan yang belum ada organisasi pemudi NU tersebut.
 
Tidak tanggung-tanggung, sampai tahun 2019 ini, jumlah Pengurus Ranting Fatayat NU yang kini berhasil dibentuk di Desa/Kelurahan di Indonesia sudah mencapai 21.000.
 
Sebelumnya, struktur pengurus Fatayat NU di Desa/Kelurahan hanya belasan ribu saja, berkat konsolidasi organisasi, Fatayat berhasil merangkul para pemudi NU yang memiliki potensi besar mengembangkan peran perempuan NU di masyarakat. 

“Ada 34 Pimpinan Wilayah, 680 Pimpinan Cabang di Indonesia, 2.000 PAC di Kecamatan dan 21. 000 pimpinan ranting di Desa, bahkan ada beberapa Desa yang sudah miliki anak ranting di Kampung yaitu di Jakarta dan daerah Jawa,” kata Ketua Pimpinan Pusat Fatayat NU Anggia Ermarini ditemui NU Online seusai menyampaikan Laporan di Hadapan Pengurus Syuriah dan Tahfidiyah PBNU pada Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin 2 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/9). 

Anggia menuturkan, dengan jumlah tersebut persentase perkembangan sturktur Fatayat NU mencapai 15 persen. Patut disyukuri, ditengah-tengah dinamika nasional yang kerap terjadi, Fatayat NU mampu berkontribusi penuh kepada masyarakat melalui beragam kegiatan yang melibatkan kaum muda perempuan.

“Perkembangan ini sebenarnya karena kita sedang asik-asiknya berorganisasi, kami igin terus memberikan kontribusi kepada masyarakat,” katanya melanjutkan. 

Setelah dilakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus di semua tingkatan, perkembangan di tubuh Fatayat secara kuantitas menjadi kepuasan tersendiri bagi para pengurus inti di PP Muslimat NU. Menurutnya, tidak menafik bahwa kuantitas menjadi modal tumbuhnya semanagt berorganisasi di Fatayat. 

“Selama satu periode ini kita fokus kaderisasi, penguatan kapasitas kader dan membangun image ‘bangga menjadi Fatayat’. Ini yang sejak awal saya bangun untuk membaca arah kedepan,” ucap Mantan Ketua Kopri PMII Cabang Kota Malang periode 1996-1997 ini.  

Untuk terus mengembangkannya, Anggia tengah mencari formulasi jitu bersama para fungsionaris organisasi Fatayat. Pihaknya juga fokus menguatkan Islam Ahlusunah wal jamaah sebagai akidah yang akan digembleng di masyarakat. 

“Tidak lupa isu perempuan juga menjadi konsentrasi Fatayat NU,” tuturnya. 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Fathoni Ahmad
Sabtu 21 September 2019 15:30 WIB
Kiai Said: Sejak Pilkada DKI Islam Politik dan Formalisme Islam Jadi Tren
Kiai Said: Sejak Pilkada DKI Islam Politik dan Formalisme Islam Jadi Tren
Foto: NU Online/Nurdin
Purwakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan bahwa skala gerakan Islam politik dan formalisme Islam di Indonesia meningkat sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengajak segenap masyarakat dan pemerintah untuk menangkap fenomena sosial-politik sektarian di Indonesia belakangan ini.

“Gelombang pasang Islam politik dan formalisme Islam ini menemukan momentum pada Pilkada DKI 2017. Para pendukung formalisme Islam menunggangi Pilkada DKI untuk melakukan konsolidasi politik,” kata Kiai Said dalam konferensi pers di area Rapat Pleno PBNU di Pesantren Al-Muhajirin II di Cisereuh, Kabupaten Purwakarta, Jum’at (20/9) siang.

Menurut Pengasuh Pesantren As-Tsaqafah ini, gejalan sosial-politik tersebut harus diantisipasi segera sebelum membesar dan menjadi bom waktu yang meletus di kemudian hari.

“Kemenangan dalam Pilkada DKI melambungkan aktor-aktor Islam politik ke panggung publik. Sentimen Islam politik menguat. Model Pilkada DKI hendak dioper ke perhelatan politik lain dalam skala lebih luas,” kata Kiai Said.

NU, kata Kiai Said, juga mendukung upaya pemerintah dalam mengantisipasi gelombang pasang Islam transnasional yang lebih besar dengan mencabut legalitas HTI dan serta memberi tekanan politis kepada pimpinan FPI yang sangat intoleran.

“NU mendukung langkah pemerintah melarang HTI. Konsekuensinya, NU setelah itu mendapat tekanan balik melalui upaya pendiskreditan NU dalam kasus pembakaran bendera HTI oleh anggota Banser di Garut pada akhir Oktober 2018,” kata Kiai Said.

Kantor PBNU sempat didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan mengklaimnya sebagai bendera tauhid.
 
Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa kekerasan,” kata Kiai Said di hadapan ratusan warga NU Jawa Barat yang memadati area pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019.

Ia juga menyebut bahwa komitmen dan sikap kebangsaan NU yang melahirkan reaksi dari kelompok pengusung formalisme Islam dan propagandis khilafah menyimpan hikmah terbesar, yaitu berupa konsolidasi internal NU yang semakin kokoh.

“Nahdliyin bersatu menghadapi rongrongan pengusung ideologi khilafah dan pendukungnya. Konsolidasi melalui kaderisasi terus berjalan. MKNU telah dijalankan hingga ke tingkat bawah, dari PWNU, PCNU, hingga banom NU,” kata Kiai Said.

Melalui kaderisasi, NU melahirkan kader-kader pembela amaliah, fikrah, dan harakah Ahlussunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah di tengah gelombang pasang gejala radikalisme, formalisme Islam, dan kampanye khilafah yang membentang di depan mata, kata Kiai Said.

“Meski banyak aktor-aktor Islam politik naik ke panggung publik, kita tidak perlu khawatir, minder dan gentar. Itu hanya tren. Sebentar kemudian mereka bakal tenggelam meski nanti ada lagi aktor-aktor baru,” kata Kiai Said.

Tampak hadir dalam pembukaan Rapat Pleno PBNU 2019 pengurus harian PBNU, pengurus lembaga dan banom NU, Wapres RI terpilih KH Ma’ruf Amin, Gubernur Jabar H Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta Hj Anne Ratna Mustika.
 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG