Saatnya NU Berantas Intoleransi Ekonomi di Indonesia

Saatnya NU Berantas Intoleransi Ekonomi di Indonesia
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cisaat, Cirebon, Jawa Barat KH Imam Jazuli saat berdiskusi terkait Intoleransi Ekonomi, Selasa (14/1). (Foto: Taufiqurrohman Hs)
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cisaat, Cirebon, Jawa Barat KH Imam Jazuli saat berdiskusi terkait Intoleransi Ekonomi, Selasa (14/1). (Foto: Taufiqurrohman Hs)
Cirebon, NU Online
Pengasuh Pesantren Bina Insan Mulia Cisaat, Cirebon, Jawa Barat KH Imam Jazuli mengungkapkan bahwa saat ini sudah saatnya NU lebih menfokuskan perhatian pada usaha mengatasi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Ia mengatakan sikap radikal juga bisa muncul ketika sekelompok orang yang miskin secara ekonomi merasa tidak diperhatikan pemerintah.
 
"Sudah saatnya kita mengkritik pemerintah untuk serius mengatasi intoleransi ekonomi, kita juga harus belajar untuk mandiri, NU punya SDM dan SDA yang sangat potensial," kata papar alumni S2 Dept. Politic and Strategy Universiti Malaya ini.
 
Menurut pria yang pernah menjadi Wakil Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren se-Indonesia) ini, sejak dahulu dalam catatan sejarah, warga NU jauh lebih antusias dalam wilayah ilmu pengetahuan dibanding urusan teknik-praktis kehidupan.
 
"NU hingga sekarang masih distigmatisasi hanya bisa ngurusi urusan akhirat, marbot masjid, tapi tidak layak mengurus ekonomi, padahal kita mestinya bisa mengelola BUMN dan sejenisnya" lanjut Alumni Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri dan Universitas Al-Azhar, Mesir ini.
 
Ia pun menyebut terminologi yang diperkenalkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj dengan "intoleransi ekonomi” sebagai pemantik awal. 
 
Term intoleransi ekonomi ini semula merupakan rumusan ilmiah. Selebihnya rakyat Indonesia pada umumnya dan warga NU pada khususnya harus mempertanyakan sesuai nasib dan pengalaman masing-masing. 
 
"Apakah selama ini sudah sejahtera lahir batin, mudah mencari pekerjaan, gaji dan upah mencukupi untuk menafkahi keluarga, biaya pendidikan anak, jaminan kesehatan, dan tabungan hari tua?," tanya jebolan Dept. International Strategic and Defence Studies ini, Selasa (14/1).
 
Istilah intoleransi ekonomi ujarnya adalah bekal untuk bangsa Indonesia mempertanyakan kebijakan pemerintah dari hulu ke hilir. Sejauh mana pemerintah mencintai negeri ini, mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, membatasi ambisi dan kontrak investor asing mengeruk kekayaan alam Indonesia, menyumbat saluran-saluran ekonomi orang pribumi yang tega melihat saudara sebangsa setanah air menderita kemiskinan, gizi buruk, tidak berpendidikan.
 
Dari istilah intoleransi ekonomi ini lanjutnya minimal ada dua aktor ekonomi-politik yang harus diawasi bersama. Pertama, orang asing yang ingin mengeksploitasi dan mengeruk habis-habisan kekayaan negeri ini untuk dibawa pulang ke negeri mereka, dan kedua, orang pribumi yang berwatak asing dan suka memperkaya diri, disertai perasaan tega hati melihat bangsa ini tetap menderita.
 
"Dengan kata lain, istilah intoleransi ekonomi adalah jalan perlawanan, jihad pembebasan, perjuangan merebut kemerdekaan. Tidak perlu ada rasa takut melawan orang-orang pribumi sendiri, apalagi asing, yang kebetulan memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Tidak perlu segan melawan pemerintah karena kita hanya setia pada bangsa dan negara. Sebab, pemerintah kadang representasi asing atau orang pribumi yang sudah tidak punya hati nurani," tegasnya.
 
Pewarta: Taufiqurrohim Hs
Editor: Muhammad Faizin
BNI Mobile