Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

NU-Muhammadiyah Satu Kata dalam Keindonesiaan

NU-Muhammadiyah Satu Kata dalam Keindonesiaan
Jakarta, NU Online
Pandangan NU dan Muhammadiyah dalam mensikapi keindonesiaan adalah sama. Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia inilah yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mendesain dasar-dasar negaranya berupa Pancasila dan UUD 1945

Demikian dikatakan oleh KH Hasyim Muzadi dalam pertemuan dengan angkatan muda NU dan Muhammadiyah, yang terdiri dari para pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jum’at (16/5) di Gd. PBNU.<>

Latar belakang sejarah inilah yang membedakan dengan organisasi Islam lainnya yang datang belakangan setelah munculnya reformasi seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, MMI, jaulah dan lainnya yang memperjuangkan khilafah Islamiyah, Islamisasi negara dan lainnya.

“Mereka tak tahu menahu, Indonesia membangunnya seperti apa, mereka anti Pancasila. Hizbut Tahrir mau membongkar Indonesia menjadi khilafah, khalifahnya siapa, strukturnya seperti siapa, prosesnya seperti apa, katakan dong, kan tidak dikatakan karena memang tidak bisa,” katanya.

Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini berpendapat penerimaan NU dan Muhammadiyah atas Pancasila dan UUD 1945 ini didasari upaya menjaga pluralitas bangsa sehingga tidak menimbulkan gejolak.

“Kita ingin NU dan Muhammadiyah satu sehingga Indonesia bisa dipimpin. Kalau bisa dipimpin, proses dakwah ini merata di seluruh areal Indonesia. Bukan pada suku-suku tertentu saja,” tandasnya.

Jadi, terdapat pertimbangan dakwah yang mendalam dan berjangka panjang dalam mengislamkan Indonesia yang tidak disadari oleh ormas Islam yang datang belakangan. “Kalau dipaksakan pakai Qur’an dan hadist, maka akan terjadi perpecahan republik. Kalau itu terjadi maka yang paling dirugikan umat Islam, karena dia tidak bisa mimpin teritori ini,” paparnya.

Hal ini telah terbukti, upaya penerbitan perda syariah di Tangerang untuk melarang pelacuran dan perjudian ditanggapi oleh Pemda Manokwari dengan menerbitkan Perda Injil. Jika ini terus dibiarkan nanti ada perda Hindu, Perda klenik dan lainnya, padahal isi perda tersebut sama dengan KUHP yang berisi larangan pelacuran dan perjudian. “Tapi mereka merasa hebat karena pendatang baru, karena dia tak tahu bagaimana dulu memperjuangkannya,” tandasnya.

Meskipun demikian, umat Islam juga meminta jaminan agar syariat Islam terlindungi dan nilai-nilai Islam terserap dalam nilai bangsa. “Maka dari itu di Pancasila ada Ketuhanan yang Maha Esa, ada Mukaddimah UUD 1945 yang menjadi cerminan nilai-nilai Islam,” tambahnya.

Berkembangnya agama lain di Indonesia dinilai oleh Kiai Hasyim karena faktor Pancasila dan dasar negaranya, tetapi kesalahan umat Islam sendiri yang kurang memberi perhatian pada ummatnya. (mkf)
BNI Mobile