IMG-LOGO
Opini

Kontekstualisasi Teori Maqashid Syari'ah di Era Modern

Senin 12 November 2012 18:32 WIB
Bagikan:
Kontekstualisasi Teori Maqashid Syari'ah di Era Modern

Oleh : Muhammad Amrullah*


Tuhan dalam menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, pasti memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu harus selalu manusia baca agar segala gerak-geriknya selalu sejalan dengan tujuan Tuhan. Untuk membaca tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan piranti canggih yang dengannya tujuan-tujuan Tuhan akan tersingkap. Dan piranti canggih tersebut tak lain adalah teori Maqâshid al-Syari’ah. <>

Yang penulis maksud dengan kontekstualisasi di sini adalah upaya pembacaan terhadap berbagai problematika kontemporer melalui kacamata maqâshid al-syarî’ah. Semisal terkait prolematika demokrasi, keadilan sosial, kapitalisme, persatuan dst. Problematika-problematika tersebut, khususnya demokrasi, harus mendapatkan perhatian khusus oleh agama. Sebab, diakui ataupun tidak, masih ada saja umat Islam yang membabi buta menolak demokrasi dengan motif keagamaan, yakni dalih bertentangan dengan Islam. Implikasinya, demokrasi tidak berjalan lancar, bahkan pincang. Sebab, meskipun banyak pembelanya akan tetapi tidak sedikit yang menyerangnya. 

Oleh karena itu, menjadi keharusan adanya penalaran khusus melalui pintu agama. Yang mana dari penalaran tersebut nantinya akan tersibak apakah demokrasi bertentangan dengan Islam ataukah justru sejalan (?). Dan teori al-maqâshid, yang merupakan piranti pembacaan dalam Islam, bisa menjadi pirantinya. Apakah demokrasi sesuai dengan tujuan Tuhan, sehingga harus diperjuangkan? Ataukah bertentangan, sehingga harus diperbaiki sistemnya agar sesuai? Terlepas dari itu, ketika demokrasi, untuk konteks Indonesia khususnya, masih terkesan liar maka sesungguhnya teori al-maqâshid bisa menjadi penjinaknya.

Menurut Syekh Yusuf al-Qardlawi dan ulama maqâshid lainya bahwa di sana ada sebagian dari hukum-hukum syari’at yang Tuhan hanya menjelaskan tujuannya saja. Sedangkan untuk wasilah bagaimana bisa sampai pada tujuan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada umat manusia. Yang demikian agar manusia leluasa memilih wasilahnya yang lebih sesuai dan maslahat dengan situasi dan kondisi yang terus berubah-ubah. Tujuannya tetap, tapi perantaranya bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan. Semisal firman Allah dalam surat al-Anfâl ayat : 60, 

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya ...”

Kuda adalah salah satu wasilah untuk berperang di masa lalu. Tapi di era yang peralatan tempur serba canggih ini, wasilah yang berupa kuda, tentu menjadi kurang efektif. Sehingga meskipun yang diperintahkan dalam ayat adalah mempersiapkan kuda tapi kita tidak harus mengikutinya jika nyatanya yang dihadapi adalah semisal pesawat tempur, kendaraan baja dan kendaraan tempur lainya. Merupakan kesalahan fatal jika berdasar pemahaman tekstual lantas kita berperang dengan kuda  padahal musuh bersenjatakan pesawat tempur, tank baja dsb. 

Begitu pun kalimat "kekuatan". Dalam hadits dijelaskan bahwa kekuatan itu adalah panah, yang pada waktu itu memang sangat efektif. Tapi, untuk konteks sekarang, panah menjadi tidak relevan. Sebab, musuh yang dihadapi telah bersenjatakan rudal, bahkan nuklir. Sebab itu, panah yang disebutkan oleh Nabi untuk menafsiri kalimat quwwah (kekuatan) harus diposisikan sebagai sebatas wasilah pertahanan saja. Sementara tujuan inti Tuhan adalah, agar umat Islam memiliki kekuatan yang menggentarkan dan mampu untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Terlepas apapun wasilahnya, yang terpenting mampu mewujudkan tujuan tersebut. Bisa rudal, atau bahkan nuklir jika memang darurat dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih dahsyat. Jika melihat realitas sekarang dimana serangan nuklir bisa saja menimpa umat Islam maka--dalam prespektif teori maqâshid--umat Islam telah diizinkan memiliki senjata nuklir oleh Tuhan. Tapi—perspektif penulis—setidaknya harus memenuhi dua syarat: pertama, dimaksudkan sebatas untuk pertahanan, bukan untuk mengancam apalagi menyerang. Kedua, tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar.     
Pun kaitannya dengan demokrasi. Bagi penulis, nama tidaklah terlalu penting. Sebab nama tak ubahnya kulit. Yang terpenting adalah substansinya. Entah itu menggunakan nama demokrasi, syura, khilafah, imamah, atau lainnya bukanlah yang urgen untuk dipersoalkan, bahkan yang penting adalah sistem di dalamnya: mampu mewujudkan tujuan Tuhan atau tidak(?).  Baik demokrasi, khilafah, syura maupun lainya hanyalah perantara untuk menuju tujuan Tuhan berupa semisal: keadilan, kemakmuran dan sejenisnya. Sehingga, jika yang mampu mewujudkan tujuan Tuhan tersebut adalah syûra, maka amalkanlah syûra, jika demokrasi maka amalkanlah demokrasi. Jika ternyata yang mempu mewujudkan tujuan Tuhan tersebut adalah demokrasi, kemudian kita menolaknya, maka sama saja kita menentang tujuan Tuhan.

Mari kita cermati dengan seksama tujuan Tuhan dalam mensyari’atkan syûra (musyawarah). Firman Tuhan terkait syûra diantaranya adalah: "sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka.” (Qs. Asy-Syura: 38), dan, “dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.”(Qs. AliImrân: 159)

Syekh Yusuf al-Qardlawi dalam menjelaskan kedua ayat tersebu mengatakan, "Akan tetapi bagaimana sistem Syura itu? Siapa yang berhak bermusyawarah? Bagaimana caranya memeilih anggota musyawarah?, dan bagaimana caranya mem-bai’at atau memilih seorang Presiden atau khalifa? Tuhan tidak menentukan wasilahnya untuk itu semua. Bahkan sepenuhnya diserahkan kepada umat manusia agar mereka berijtihad dalam  memilihnya...dan mengembangkanya sesuai dengan zaman dan tempantnya. Sebab itu, cara pemilihan Khalifah yang empat pun berbeda-beda. Menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan di era kontemporer ini kita memilih cara pencalonan dan pemilihan berdasarkan suara mayoritas. Sebagaimana dalam sistem demokrasi. Dan kita bisa meletakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentua lain” 

Intinya, seperti apapun sistem syura  dan demokrasi, yang terpenting adalah tercapainya tujuan Tuhan. Dan diantara tujuan Tuhan dengan disyari’atkannya musyawarah adalah terselesaikanya problematika manusia. Jika demikian tujuanya, maka sesungguhnya bisa juga dicapai melalui sistem demokrasi. Pembacaan melalui teori al-maqâshid kaitannya dengan demokrasi—disamping yang telah dijelaskan—juga bisa lihat dalam bebera persolalan berikut ini:

Pertama, keadilan. Bahwa salah satu tujuan Tuhan menurunkan syari’at adalah agar keadilan ditegakkan. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa firman-Nya. Di antaranya adalah:

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

" Sesungguhnya Kai telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan …” (Qs. Al-Hadîd: 25)

Tujuan Tuhan berupa keadilan yang terdapat dalam ayat tersebut ditunjukkan oleh huruf  lâm ta’lîl (huruf yang menunjukkan alasan, dimana oleh para ulama huruf ini dijadikan salah satu petanda untuk menunjukkan tujuan Tuhan) yang terdapat pada kalimat  Ù„يقوم الناس بالقسط (supaya manusia dapat melaksanakan keadilan). Tujuanya adalah keadilan, sementara wasilah agar keadilan itu terwujud diserahkan kepada ijtihad manusia, yang tentu dengan pertimbangan Alqur’an dan hadits. Dan karena praktik keadilan bisa berubah seiring berubahnya situasi dan kondisi maka wasilahnya pun bisa berubah. Dan demokrasi ataupun syura adalah diantara wasilah untuk mewujudkan keadilan tersebut yang sistemnya bisa berubah-ubah sesuai yang maslahat.

Tapi, karena yang sedang berlangsung di Indonesia adalah sistem demokrasi maka yang tepat adalah mengawal demokrasi ini agar tidak liar dan mampu mewujudkan tujuan-tujuan Tuhan seperti di atas. Bukan malah menggantinya. Dengan khilafah misalkan. Sebab bagi Islam, substansi lebih penting, bukan sekedar nama. Terlebih pada dasarnya, tujuan yang terkandung dalam demokrasi dan khilafah adalah sama, yakni untuk membumikan keadilan. Baik demokrasi maupun khilafah keduanya sama-sama  sistem yang didedikasikan untuk mewujudkan keadilan.  Sehingga yang lebih tepat adalah langsung  mencurahkan segala usaha untuk mewujudkan keadilan, yang merupakan inti. Memperjuangkan khilafah untuk menggantikan demokrasi hanya akan membuang waktu dan menciptakan masalah baru. Sementara keadilan yang diimpikan melalui khifah belum tentu akan berhasil. Jika memang selama ini demokrasi belum sepenuhnya mampu menciptakan keadilan maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistemnya, bukan menggantinya. Nama boleh saja berasal darimana saja tapi yang penting kandunganya tetap islami. Seperti halnya nama kita dari bahasa Arab tapi tetap saja substansi kita adalah orang Indonesia.

Kedua, ¬persatuan. Diantara tujuan Tuhan adalah agar manusia bersatu dan tak saling bermusuhan. Tujuan demikian mudah kita temukan dalam banyak firman-Nya. Tujuannya adalah persatuan, sementara wasilahnya bisa berubah-ubah sesuai efektifitasnya. Lantas sistem manakah yang mampu menyatukan manusia, umat Islam khususnya? Demokrasi atau khilkafah? Jawaban penulis tegas bahwa, yang akan mampu menyatukan adalah sistem yang di dalamnya manusia dituntut saling menghormati perbedaan dan menghapuskan fanatisme buta serta sektarianisme. Dan demokrasi adalah sistem yang menuntut agar manusia saling menghormati perbedaan dan menghapuskan fanatisme buta serta sektarianisme. Jika dicermati, perpecahan-perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, antara Sunnah dan Syi’ah khususnya, adalah akibat fanatisme buta dan intoleransi dari keduanya, sektarianistik. Sedang demokrasi mengharuskan agar para pemeluknya toleran terhadap orang atau kelompok lain. Menurut pengamatan Dr. Ahmad al-Katib bahwa yang mampu menyatukan Sunni dan Syi’ah adalah demokrasi.  Jika demikian, menolak demokrasi sama halnya menolak persatuan umat Islam. Dan menolak persatuan umat Islam sama halnya menantang Tuhan. Sebab tujuan Tuhan adalah agar umat Islam bersatu. Sampai di sini penulis memiliki keyakinan kuat, jika demokrasi yang sehat berhasil diterapkan di Dunia Arab, maka tidak mustahil jika kemudian umat Islam mampu bersatu. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa demokrasi sesuai dengan tujuan Tuhan. 

Ketiga, kapitalisme. Firman Allah terkait kapitalisme adalah: 


ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu …” (Qs. al-Hasyr: 7)

Dalam ayat tersebut terdapat maqâshid al-syarî’ah (tujuan Tuhan) yang menegaskan bahwa kapitalisme bertentangan dengan tujuan Tuhan, sehingga harus dilawan. Tujuan Tuhan melalui ayat tersebut adalah bagaimana agar kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja. Sehingga, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seperti yang ditimbulkan kapitalisme. Tujuan Tuhan yang semacam itu ditunjukkan oleh kalimat “كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (agar supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu).” Dengan demikian, menurut konsep maqâshid al-syarî’ah, bahwa kapitalisme bertentangan dengan tujuan Tuhan. Oleh karena itu harus dilawan. Dan ketika Indonesia saat ini-dengan sistem demokrasinya-justru sedang dihegemoni oleh kapitalisme, maka konsep al-maqâshid ini bisa menjadi pengawal demokrasi agar menjadi lebih bijak. Konsep al-maqâshid yang berujung penolakan terhadap kapitalisme tentu akan membawa angin segar bagi terwujudnya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”


* Mahasiswa Al-Azhar fakultas Usuluddin, anggota LBM dan Lakpesdam PCINU Mesir

Bagikan:
Sabtu 10 November 2012 7:29 WIB
Momentum Hari Pahlawan dan Krisis Kepemimpinan
Momentum Hari Pahlawan dan Krisis Kepemimpinan

Oleh Zainal Fanani*



Para pahlawan bangsa adalah orang-orang yang paling berjasa dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari kekuasaan penjajah. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya demi Indonesia. Kalau dipikir-pikir hampir tidak mungkin pasukan yang bersenjatakan bambu runcing bisa mengalahkan tentara musuh yang bersenjata lengkap dan serba canggih. Semboyannya kala itu adalah “mati dalam keadaan mulia atau hidup penuh kehinaan”. Berkat kegigihan para pahlawan inilah akhirnya Indonesia dapat merdeka.<>

Mengapa mengenang jasa para pahlawan menjadi penting? Karena hal itu merupakan sebuah bentuk rasa syukur kita terhadap usaha mereka dalam  membebaskan Indonesia dari tangan penjajah. Kita tidak merasakan penderitaan dan kesulitan yang dihadapi mereka di medan tempur, pemaksaan kerja rodi, dan berbagai bentuk penganiayaan yang tidak manusiawi lain. Singkatnya, sekarang kita tinggal menikmati buahnya yang berupa ‘kemerdekaan’.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah  kita merefleksikan ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah gugur dalam medan tempur? Apakah hanya cukup dengan acara upacara tahunan, yang setelah acara selesai, selesai pula rasa hormat kita. Ataupun dengan menyematkan ‘gelar pahlwan’ kepada mereka. Yang ironisnya penyematan gelar itu, pada saat sekarang, kerap kali ditumpangi oleh kepentingan politik  orang-orang yang berada di Senayan.

Menurut hemat penulis, cara mengungkapkan rasa balas budi kita kepada para pahlawan adalah tidak dengan cara-cara seperti di atas. Penulis berkeyakinan bahwa para pahlawan tidak membutuhkan semuanya itu. Karena para pahlawan berjuang melawan kolonialis atas dasar keikhlasan dan karena mereka ingin bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang terjajah. Para pahlawan justru lebih bangga kalau para penerusnya juga mempunyai semangat yang tinggi untuk meneruskan perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan ini.

Jika seandainya mereka berjuang karena ingin mendapatkan imbalan, niscaya bangsa ini selamanya tidak akan merdeka. Seperti krisis kepercayaan yang sedang terjadi saat ini, dimana banyak orang ingin maju menjadi anggota dewan dengan motif untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Alih-alih menyampaikan aspirasi rakyat, yang diperlihatkan sekarang justru aksi-aksi korupsi yang merugikan negara dan rakyat. 

Hal ini terjadi karena ia maju menjadi anggota dewan bukan berangkat dari rasa keikhlasan dan cenderung memakai cara-cara yang tidak terpuji. Dengan cara money politic misalnya. Akibatnya, ketika sudah menjadi anggota dewan maka ia dengan berbagai cara akan mengambil modal yang telah ia keluarkan pada saat kampanye dan pemilihan. Dan bukan aspirasi rakyat lagi yang dipikirkan. 

Masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Seperti kasus pertikaian antar suku kemarin, yang melibatkan suku Lampung melawan Suku Bali dinilai oleh sebagian pengamat juga karena kelalaian pemerintah. Masalah ini jika tidak diselesaikan secara tegas akan mengancam kebhinekaan dan keberagaman Indonesia yang telah dipertahankan ratusan tahun lamanya. Karena sebagaimana diketahui, isu-isu seputar SARA adalah isu yang paling sensitive di Negeri Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat besar dalam usaha-usaha penyelesaian isu-isu SARA tersebut. 

Sebagai generasi penerus perjuangan para pahlawan kita mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mempertahankan kemerdekaan ini dari berbagai bentuk penjajahan. Entah itu berbentuk serangan-serangan dari luar yang ingin mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, budaya asing yang membodohkan, dan produk luar yang merugikan rakyat. Atau datang dari dalam negeri sendiri yang berbentuk usaha-usaha memecah belah NKRI, korupsi yang merugikan Indonesia, dan sebagainya.

Dengan adanya momentum hari pahlawan ini berarti mengingatkan memori kita kepada perjuangan para pahlawan pada tanggal 10 Nopember 1945 silam. Setidaknya ada rasa semangat yang diwariskan oleh para pahlawan. Kita semua tentunya tidak ingin bangsa kita menjadi bangsa yang terjajah, baik dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Jika demikian, mari kita berjuang bersama-sama meneruskan para pahlawan untuk mempertahankan bangsa ini dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Yang masih sekolah atau kuliah dengan belajar yang sungguh-sungguh, yang menjadi wakil rakyat dengan mengabdikan dirinya dengan sepenuh jiwa, bukan malah menjadikan kedudukannya sebagai piranti untuk memperkaya diri.


* Mahasiswa Universitas Al-Ahgaff, Hadhramaut-Yaman. Sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Dakwah DPW Hadramaut PPI Yaman.  

Sabtu 10 November 2012 6:26 WIB
Pahlawan adalah...
Pahlawan adalah...

Ketua Umum pertama Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) H. Mahbub Djunaidi, menulis banyak artikel perihal kepahlawanan. Dalam tulisan berkepala Nostalgia Bulan November, ia mendefinisikan pahlawan sebagai berikut.
<>
Lewat definisi yang amat dipersingkat, tindak kepahlawanan itu artinya bisa membunuh dan siap terbunuh. Itu sebabnya, bidang ini tertutup bagi mereka yang suka usia panjang. Itu sebabnya, jumlah pahlawan senantiasa lebih sedikit daripada penduduk kebanyakan.

Mahbub menambahkan, pahlawan bagaikan zamrud di tengah-tengah batu kali. Orang-orang yang tidak memadai bakatnya jadi pahlawan, lagi pula tak berkesempatan memalsu diri, setidak-tidaknya harus menaruh hormat kepada mereka, setidak-tidaknya sekali setahun, di upacara yang spesial disediakan untuk itu, 10 November. Setidak-tidaknya!

Menurut penulis berjuluk pendekar pena ini, tidak ada pahlawan yang umum, yang ada pahlawan khusus, “Bisa pahlawan di sana, bangsat di sini. Lord Milner pembangun empirium Inggris yang piawai tak lebih dari penindas hina di mata penduduk Afrika Selatan. Si gondrong Bung Tomo tak lebih dari perusuh di mata bala tentara Sekutu.”

Jose Rizal, pahlawan bagi Filipina, tapi bagi Spanyol dan Gereja Katolik dianggap “keliru membela tanah airnya”, sehingga kepada Gregorio Aglipay, Rizal menulis “Sudah lazimnya, semua reformis yang jujur di muka bumi ini akan terpentang di tiang salib”.

Kini, ketika perang sudah jarang, dan kematian dijadikan barang luks, konsep kepahlawanan harus tetap ada, sasarannya manusia yang masih hidup. Meski menyederhanakan, tetapi tidak apa-apa. Dalam artikel lain, Mahbub mengatakan, lebih baik banyak pahlawan daripada sedikit.

Dengan demikian, sambung aktivis Lesbumi, Pertanu, GP Ansor, IPNU, dan pernah menjadi salah seorang Ketua PBNU ini, harus lahir pahlawan-pahalawan di pabrik, di hutan belukar, di tengah ladang, di lubang tambang, dan di langit.

Tapi mesti diingat, menjadi pahlawan bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, syarat pertama dan penghabisan adalah berbuat bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena itu, ia akan menjadi kekasih tanah airnya, biji mata bangsanya, bunga segar tak terikat aturan musim, musik dari 1000 biola yang tak putus-putusnya.

Dan kita, mestinya, menundukkan kepala sebagai tanda hormat di antara bunyi terompet, selama tak lebih dari 2 menit untuk para pahlawan. (Abdullah Alawi)

Rabu 7 November 2012 12:6 WIB
Spirit Hijrah
Spirit Hijrah

Oleh  Sholihin Hasan 


Tahun hijriyah yang merupakan tahun baru bagi umat Islam kembali hadir. Tahun baru hijriyah kali ini jatuh pada hari Ahad, 1 Muharram 1434 H, yang bertepatan dengan 15 November 2012.<>

Kalender hijriyah dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhamad dari Makkah menuju Madinah. Perjalanan hijriyah menjadi pilihan karena di tempat yang lama (Makkah), sudah tidak kondusif lagi untuk membangun peradaban yang yang lebih maju. Madinah menjadi pilihan karena mayoritasnya masyarakatnya menghendaki bagi berkembangnya peradaban modern. Khususnya dari suku Aus dan Khazraj.

Rencana hijriyah Nabi yang didasarkan atas sinyal wahyu ternyata tercium intelijen Quraiys. Pada malam 1 Muharram tahun 1 Hijriyah, Nabi Muhamad diperintahkan  Allah melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Kaum Quraisy malam itu berusaha menghadang dan menghalangi rencana hijrah tersebut. Mereka mengirim 12 orang algojo dengan senjata lengkap untuk mengepung rumah Nabi. Ke-12 algojo itu ditugasi mengintai dan mengawasi gerik-gerik Nabi. Mereka diperintah membunuh Muhamad begitu keluar dari rumahnya.

Kendati kondisi sekitar rumah nabi cukup genting, namun Nabi Muhamad tetap bersikap tenang. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib yang malam itu berada bersama Nabi agar memakai selimutnya dan  tidur di tempat tidur beliau. Sesaat kemudian, Nabi mengambil segenggam debu untuk ditaburkan ke arah 12 orang algojo yang malam itu bersiap menyergap dan membunuh Nabi. Tak lama kemudian mengantuklah para algojo itu. Selanjutnya Nabi keluar rumah rumah untuk melakukan perjalanan menuju Madinah.

Sebelum menuju Madinah, Nabi terlebih dahulu singgah di Gua Tsur bersama sahabatnya setianya Abu Bakar. Setelah keadaan dirasa aman,  Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan menyusuri bebatuan yang tandus dan hamparan padang pasir yang luas. Perjalanan hijrah Nabi menempuh jarak sekitar 400 kilometer atau menempuh waktu dua bulan lebih.

Atas dasar peristiwa heroik itu, Khalifah Umar bin Khatthab menetapkan malam peristiwa hijriyahnya Nabi sebagai permulaan dimulainya perhitungan tahun baru hijriyah. Dimana, saat Nabi keluar rumah menuju Madinah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram.

Peristiwa hijriyahnya Nabi dari Makkah menuju Madinah itulah yang hingga kini diperingati sebagai tahun baru Islam. Dan pada 1 Muharram nanti akan memasuki tahun yang ke-1434 Hijriyah. Di Indonesia, 1 Muharram termasuk hari besar Islam yang diakui pemerintah. Sehingga pada hari itu, kegiatan resmi pemerintahan diliburkan.

Tahun baru hijriyah diperingati dengan maksud agar umat Islam mampu mengambil i’tibar atau pelajaran dari peristiwa tersebut. Baik i’tibar secara tekstual maupun secara  kontekstual atau maknawi.

Secara tekstual, peristiwa hijriyah mengandung makna bahwa umat Islam bisa melakukan perjalanan fisik dari satu daerah ke daerah lain. Hijriyah fisik menjadi pilihan manakala di tempat lama umat Islam kesulitan mengembangkan inovasi, kreasi dan membangun peradabannya.

Sedangkan secara kontekstual, peristiwa hijriyah mengandung makna akan adanya keharusan bagi umat islam berhijriyah dalam totalitas. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi hijriyah dalam bentuk cita-cita, ucapan, sikap dan perbuatan. Totalitas dalam berhijriyah meliputi segala aspek kehidupan.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, totalitas dalam berhijriyah amat sangat diperlukan. Karena, saat ini setidaknya ada empat masalah besar yang mengharuskan bangsa ini segera berhijrah dalam totalitas. Yakni, kemiskinan, kebodahan, keterbelakangan dan krisis moralitas.

Pemerintah harus terus didorong untuk secepat mungkin mengatasi problem kemiskinan. Masyarakat harus dipacu agar cepat-cepat berhijrah menuju kondisi berkecukupan atau sejahtera. Karena hingga saat ini, masih ada puluhan juta rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi berkecukupan atau sejahtera dapat ditempuh dengan bekerja keras dan kebijakan yang pro rakyat miskin.

Problem kebodohan juga tidak kalah menariknya. Kendati pemerintah terus berupaya mengejar ketertinggalannya di bidang pembangunan SDM, namun hingga saat ini Indonesia masih berada di urutan bawah dalam hal indek kualitas manusia.

Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2011 berada di urutan ke-124 dari 187 negara yang disurvei. IPM Indonesia hanya 0,617, jauh di bawah Malaysia di posisi 61 dunia dengan angka 0,761. Jika laporan ini sesuai kenyataan di lapangan, maka Indonesia harus segera berhijrah dengan lari kencang. Lari kencang diperlukan agar bangsa bisa menyalip negara lain dalam IPM nya.

Namun, laporan badan dunia itu ditanggapi pemerintah secara biasa-biasa saja. Saat menggelar jumpa pers di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, pada Jumat (18/11/2011) Wapres Budiono menyebutkan, bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan dari 0,423 pada tahun 1980 menjadi 0,613 pada tahun 2010. Sedangkan tahun 2011, IPM Indonesia kembali terkerek ke angka 0,617.

Adapun berdasarkan ranking, pada tahun 2010, Indonesia berada di urutan 108 dari 169 negara. Tahun 2011 ini, jumlah negara yang disurvei UNDP bertambah menjadi 187 negara. Indonesia bertengger di urutan ke 124 atau dapat dikatakan masih seimbang.

Di sisi lain, masyarakat juga harus terus didorong agar tidak menjadi masyarakat yang awam dalam banyak hal. Masyarakat harus diyakinkan bahwa investasi terbaik adalah memintarkan anaknya. Selain itu, upaya pemerintah yang akan meningkatkan pendidikan dasar dari sembilan tahun menjadi dua belas tahun layak didukung semua pihak.

Momentum hijriyah mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang luhur, mulia, dan membawa kedamaian. Hijriyah yang dilakukan Nabi Muhamad bertujuan membangun masyarakat yang berperadan tinggi dan mulia serta membawa kedamaian bagi seluruh alam.

Bagi mereka yang masih merasa bodoh agar cepat-cepat berhijrah menjadi orang pintar atau orang berilmu. Yaitu, dengan belajar, melakukan penelitain atau reseach. Begitu juga, bagi yang masih merasa terbelakang, agar secepatnya berhijrah menuju pada kemajuan dan kemulyaan.

Agama memerintah untuk bekerja keras, tujuannya tidak lain adalah agar umat manusia bisa sejahtera. Agama memerintah untuk belajar sejak lahir hingga masuk ke liang lahat, tujuannya agar umat berkualitas SDM nya, dan agama juga mendorong umatnya untuk menjadi umat yang maju dan tidak terbelakang.

Selain itu, salah satu krisis yang menjadi persoalan bangsa ini adalah krisis moralitas atau krisis akhlak. Seperti korupsi, kolusi, nepotis, pergaulan bebas, mabuk-mabukkan, dan narkoba. Karena itu, bagi yang merasa di posisii itu ada baiknya untuk secepatnya berhijrah. Yaitu, meninggalkan perbuatan yang menyimpang dan beralih menuju ke perbuatan yang diridhoi Allah.

Krisis moral juga melanda pelajar dan para mahsiswa kita. Berdasarkan hasil penelitian Prof Dr Masrukhi, guru besar Unnes Semarang pada 2011, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa di kota-kota besar perilakunya cukup mengkhawatirkan. Karena, 90 persennya cenderung berorientasi pada gaya hidup. Kegiatan sehari-harinya didominasi acara rekreatif dan konsumtif. Mereka cenderung meninggalkan tugas utamanya. Yaitu, menimba ilmu. Karena itu, sudah saatnya para mahasiswa dan pelajar yang waktunya dipenuhi kegiatan rekreatif dan konsumtif agar segera berhijrah. Yaitu, berhijrah dari tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu menjadi bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu.

Bagi para pejabat dan pemangku kepentingan, saat ini juga rawan tertulari virus korupsi, kulosi, nepotisme dan gila hormat. Bahkan, sebagian kalangan menyebut bahwa perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, sikap segera berhijrah menjadi keharusan bagi segenap komponen bangsa ini. Sebab, perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme tidak akan membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat dan bangsa ini.

Nabi Ibrahim meninggalkan rumahnya di Ur untuk “hijrah” ke Kan’an. Di situlah Ibrahim membangun peradabannya. Zaman kebesaran Nabi Yusuf dimulai ketika beliau hijrah ke negeri Mesir. Di situ pula Yusuf mengukir kebesarannya. Dan, hijriyahnya Nabi Muhamad juga dalam rangka membangun peradaban Islam yang lebih modern, maju dan bermartabat.

Tak hanya itu, beberapa ulama sahabat nabi, tabiin dan tabiit tabiin juga melakukan langkah yang sama. Imam Syafii, Imam Al-Ghozali, Imam Bukhori, Imam Muslim juga meninggalkan negerinya untuk mengembangkan peradaban. Begitu juga, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Yusuf al-Makassari juga meninggalkan negeri nusantara ini untuk membangun peradaban di tempat lain.

Totalitas dalam berhijriyah mengandung makna tentang pentingnya berhijrah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik, dari perilaku menyimpang ke perilaku yang lurus, dari perilaku haram ke perilaku halal, dari perilaku bathil ke perilaku haq, dan perilaku negatif ke perilaku positif.

Dalam Surat Al-Bqarah ayat 195, Allah mengingatkan umatnya agar selalu berbuat baik dan tidak menjatuhkan ke jurang kebinasaan.  “Dan Belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Momentum hijriyah ada baiknya dijadikan kesempatan merenungi diri dan mengevaluasi amal perbuatan yang telah berjalan setahun lalu. Kalau hasil evaluasi menunjukkan lebih baik dari tahun sebelumnya, berarti termasuk orang yang beruntung. Sebaliknya, kalau amal perbuatan sama seperti tahun sebelumnya, berarti termasuk orang yang merugi.

Bagi yang sudah beruntung, maka tinggal meningkatkan amal perbuatan itu. Tujuannya agar di akhir tahun berikutnya tetap dicatat oleh Malaikat sebagai orang yang beruntung. Sebaliknya, jika masih di posisi sebagai orang yang merugi, segera berhijrah menuju kepada amal kebaikan bisa menjadi solusinya. Dan, semangat hijriyah hendaknya dijadikan pemicu menuju pada kondisi yang lebih baik.

* Penulis adalah alumnus Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta, kini staf  pengajar di  STAI Almuhamad Cepu & kontributor NU Online.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG