IMG-LOGO
Risalah Redaksi

Mari Sempurnakan Ibadah di Sepertiga Terakhir Ramadhan

Ahad 10 Juni 2018 11:0 WIB
Bagikan:
Mari Sempurnakan Ibadah di Sepertiga Terakhir Ramadhan
Tanpa terasa, Ramadhan tahun 1438 H ini sudah menginjak sepertiga terakhir yang merupakan bagian yang paling istimewa dalam Ramadhan. Pada bagian inilah, probabilitas terbesar malam lailatur qadar, yaitu satu malam yang setara dengan seribu bulan dalam nilai ibadah. Rasulullah mengistimewakan sepertiga terakhir ini dengan meningkatkan ibadahnya. 

Lalu, bagaimana dengan kita? Secara umum, jumlah jamaah shalat Tarawih di masjid dan mushalla semakin berkurang. Sebagian besar dari energi dan waktu yang kita miliki sudah digunakan untuk memikirkan dan mempersiapkan lebaran Idul Fitri. Pusat perbelanjaan dipenuhi dengan pengunjung yang ingin membeli baju baru dan pernik-pernik lebaran lainnya. Keluarga di rumah juga mulai disibukkan dengan membuat beragam kue atau merapi-rapikan rumah guna menyambut kedatangan tamu.

Demikian pula, mereka yang barada di rantau pada akhir Ramadhan ini sudah mulai mudik ke kampung halaman di mana ia dilahirkan. Ini perjalanan yang tidak mudah karena membutuhkan ongkos besar mengingat sebagian besar ingin pulang pada saat yang bersamaan. Waktu yang dibutuhkan juga cukup panjang jika menggunakan moda transportasi darat karena kemacetan terjadi di mana-mana. Belum lagi menyiapkan beragam oleh-oleh untuk kerabat di rumah.

Pemerintah juga disibukkan untuk melayani masyarakat yang bepergian agar semuanya berjalan dengan lancar. Para polisi dikerahkan menjaga kelancaran arus lalu lintas. Beberapa bulan sebelumnya, jalan-jalan sudah diaspal ulang agar saat perjalanan mudik atau balik tidak ada ganggung di jalan. Televisi dan sumber informasi lainnya secara terus-menerus melaporkan perkembangan arus mudik dan persiapan Lebaran.

Lebaran Idul Fitri merupakan perayaan terbesar di Indonesia. Banyak hal yang dipersiapkan untuk menyambut Idul Fitri ini jauh hari sebelumnya, utamanya adalah pada 10 hari terakhir yang juga merupakan hari-hari paling istimewa selama Ramadhan. Kini saatnya kita mulai memikirkan bagaimana mengombinasikan agar dua hal yang penting bagi umat Islam Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Lebaran merupakan tradisi khas di Nusantara. Bagi umat Islam di belahan dunia lainnya, perayaan Idul Fitri tidak semeriah di Indonesia. 

Agar kita bisa memaksimalkan akhir Ramadhan dengan baik sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut Lebaran, maka manajamen waktu harus diterapkan. Teknologi juga telah membantu agar banyak hal terkelola dengan baik. Banyak hal yang bisa disiapkan jauh sebelum Ramadhan tiba untuk persiapan Idul Fitri. Pemesaan tiket kereta api atau pesawat terbang sudah bisa dilakukan tiga bulan sebelumnya. Beli baju lebaran mestinya juga bisa dilakukan sebelum puasa. Kue-kue kering sebaiknya dibikin sebelum sepuluh hari terakhir Ramadhan. Dengan demikian, jika hal-hal teknis bisa disiapkan sebelumnya, maka kita bisa fokus memaksimalkan sepuluh hari terakhir untuk beribadah. 

Ada sejumlah masjid yang menggelar iktikaf pada sepuluh hari terakhir tersebut, tapi jumlah yang menyelenggarakannya belum terlalu banyak. Mereka memberi ruang bagi para mencari keberkahan. Tentu saja, jika kita berupaya memanfaatkan momen istimewa ini secara bersama-sama, maka akan menambah semangat bagi untuk meningkatkan ibadah dibandingkan dengan beribadah sendiri yang kadang kala dilanda dengan kebosanan.

Pada akhir Ramadhan ini, hal baik yang paling massif adalah upaya pengumpulan zakat. Lembaga dan masjid yang membuat kepanitiaan zakat mengingatkan kepada kaum Muslimin untuk membayar zakat fitrah dan zakat mal serta menyarahkan masyarakat untuk beramal dalam bentuk infaq dan sedekah. Para aghniya atau orang kaya tak jarang yang membagi-bagikan bingkisan kepada tetangga di kiri dan kanan rumahnya. Ini merupakan hal baik yang terus dijaga dan terus dikembangkan. 

Banyak di antara kita yang belum bisa mengelola dengan baik dalam memanfaatkan Ramadhan sebagai bulan paling baik untuk beribadah. Sebagian bahkan sudah mencapai klimaksnya pada pekan-pekan pertama bulan puasa ini dengan rajin shalat Tarawih, taradus Al-Qur’an atau mengikuti kajian agama. Tapi semakin mendekati akhir Ramadhan, intensitasnya semakin berkurang. Bahkan beberapa di antaranya sudah tidak lagi menjalankan puasa. 

Perjalanan Ramadhan itu seperti perlombaan lari jarak jauh sepanjang 29 atau 30 kilometer jika dalam satu hari disetarakan dengan perjalanan satu kilometer. Ramadhan bukan lari 100 atau 200 meter yang mana kita berlomba-lomba memaksimalkan seluruh tenaga untuk jarak sependek itu, lalu istirahat. Lari jarak jauh membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan stamina dan mental karena semakin mendekati finish, energi kita sudah banyak yang terkuras, bahkan banyak di antaranya yang sudah tak mampu melanjutkan perjalanan. Mereka yang menjadi juara adalah orang yang mempertahankan kestabilan energi dan mentalnya, lalu menggunakan semaksimal mungkin saat mendekati garis finish.

Kesadaran untuk memaksimalkan waktu paling istimewa dari yang istimewa ini harus terus dikampanyekan. Tidak hanya dengan imbauan individu, tetapi merancang bagaimana masjid-masjid menggelar iktikaf bersama, menggerakkan para kiai dan ustadz untuk mendorong masyarakat memanfaatkan momen Ramadhan terakhir, termasuk juga mendidik masyarakat mengatur persiapan Lebaran secara beriringan dengan ibadah secara maksimal sehingga dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Akhirnya, jika kita berhasil melalui Ramadhan dengan baik, jika berhasil menuntaskan perjuangan dan meraih kebersihan diri pada Idul Fitri. (Achmad Mukafi Niam)

Bagikan:
Ahad 3 Juni 2018 10:15 WIB
Menimbang Usulan Sertifikasi Dai
Menimbang Usulan Sertifikasi Dai
Wacana tentang sertifikasi dai kembali mengemuka setelah muncul polemik 200 penceramah yang dirilis oleh Kementerian Agama baru-baru ini. Masyarakat mempertanyakan apa dasar dari rilis 200 orang tersebut. Lalu muncul usulan agar para dai disertifikasi biar ada indikator yang jelas. Beberapa indikator yang diusulkan adalah kompetensi  agama, jam terbang, dan komitmen kebangsaannya. Rencana sertifikasi ini mengulang usulan yang muncul pada tahun 2017 lalu tetapi menimbulkan pro-kontra di masyarakat sehingga akhirnya isu tersebut menghilang, terlupakan oleh isu-isu baru yang berubah dengan cepat.

Upaya standarisasi dan kemudian berujung pada sertifikasi pada dai berawal dari keresahan terhadap banyaknya penceramah dan mengkhutbah di masjid-masjid yang menggunakan ruang tersebut untuk menyampaikan ide-ide yang tidak toleran dan beberapa di antaranya dengan lantang menyuarakan anti-NKRI. Dalam sebuah bangsa yang majemuk, ide-ide radikal tersebut dapat mengganggu harmoni masyarakat yang dengan susah payah dibangun dan dijaga. 

Demokrasi yang berkembang di negeri kita ini memang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan ekspresinya dengan berserikat dan organisasi untuk memperjuangkan idenya. Tetapi, kampanye yang tujuan jangka panjangnya untuk memberangus kebebasan itu sendiri tidak perlu diberi ruang. Kita bisa belajar dari negara-negara di Timur Tengah di mana kelompok radikal memanfaatkan demokrasi untuk meraih kekuasaan dan ketika sudah berkuasa, demokrasi yang telah menghantarkan mereka berkuasa lalu dipinggirkan. 

Kini saatnya berpikir dengan jernih langkah terbaik dalam mengatasi kampanye radikalisme dan anti-NKRI yang disuarakan oleh sejumlah penceramah. Kontroversi daftar 200 penceramah dapat menjadi momentum untuk segera menentukan sikap dalam mengatur ruang publik agar masing-masing saling menghormati dan menjaga keberlangsungan bangsa ini. Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya dapat duduk bersama mencari format terbaik. Jika upaya tersebut muncul dari bawah, yang diwakili oleh ormas-ormas Islam, maka usulan akan lebih mungkin diterima masyarakat. Pemerintah cukup sebagai fasilitator.

Jika memang sertifikasi dianggap sebagai solusi terbaik, selanjutnya perlu dirumuskan standarnya. Ada standar yang jelas dan terukur dalam bentuk instrumen yang terperinci dalam sejumlah indikator bahwa seseorang memenuhi kualifikasi sebagai dai atau daiyah yang mumpuni. Hal ini akan mengurangi subyektifitas bahwa seorang dai sudah memenuhi kapasitas atau belum. Bisa saja dai yang terindikasi radikal, tetapi karena bernaung atau menjadi pengurus ormas tertentu, maka tetap diloloskan. Jangan pula, hanya karena berbeda persoalan khilafiyah, dai tertentu tidak diloloskan. Persoalan ini menggambarkan sedikit dari kerumitan masalah keagamaan yang ada di Indonesia.

Banyak persoalan lain yang perlu diperjelas seperti siapa yang berhak melakukan sertifikasi, apakah MUI atau masing-masing ormas, bagaimana pengawasan mutu sertifikasi, apakah juga perlu melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki kewenangan untuk menilai kompetensi suatu embaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penialian kesesuaian tertentu. Bagaimana penjenjangan kualifikasinya, termasuk berapa lama sertifikasi berlaku, bagaimana pengawasan jika ada pelanggaran dari ketentuan yang berlaku. Ini hanya sebagian kecil dari ketentuan yang harus diselesaikan. Butuh waktu dan pikiran yang jernih untuk menyelesaikan semua hal tersebut karena ketika sudah diputuskan, akan mempengaruhi banyak orang. Jangan sampai ketika sudah diselesaikan, standar sertifikasi tersebut dipertanyakan  atau ditolak masyarakat.

Menjadi dai bukanlah sebuah pekerjaan atau profesi. Sementara sertifikasi biasanya dilakukan oleh asosiasi profesi tertentu untuk menentukan kualifikasi seseorang dalam satu bidang profesi. Karena itu, sertifikasi dai tidak dapat menjadi stempel bahwa dai akan menjadi sebuah profesi dengan bayaran sesuai kualifikasi jenjang sertifikasi yang diperoleh. Hal ini akan merendahkan nilai dakwah yang dilakukan oleh para dai. Menjadi pendakwah merupakan panggilan hati yang muncul di masyarakat. Yang memberi pengakuan atas kompetensi selama ini juga masyarakat, apakah seorang dai memiliki pengaruh tingkat kampung, kabupaten atau memilki jangkauan nasional.

Umumnya, masyarakat memberi honor atas ceramah yang dilakukan dilakukan oleh dai atau daiyah, tetapi tidak ada standar. Ada etika di kalangan para dai untuk tidak menentukan tarif karena hal ini dianggap mencederai nilai dakwah yang mereka lakukan. Dan honor yang mereka terima biasanya digunakan untuk mengembangkan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Rata-rata dai memiliki lembaga pendidikan seperti pesantren atau sekolah yang tentunya membutuhkan biaya operasional besar agar bisa berjalan dengan baik. 

Jika sertifikasi dianggap bukan sebagai ide yang layak, lalu bagaimana dengan solusi lain, apakah cukup dengan menyebutkan kriteria dai yang dianggap mumpuni. Lalu semuanya diserahkan kepada masyarakat. Mereka yang akhirnya akan menilai. Publlik yang akan menentukan, dai mana yang akan laku dan mana yang tidak, mana yang akan mampu bertahan lama dan berkembang, mana yang akan segera layu digantikan oleh dai yang menawarkan sesuatu yang baru. Ada nilai plus atau minusnya jika menggunakan pendekatan ini. 

Jika publik yang berhak menilai maka konsekuensinya, sejumlah dai yang berafiliasi dengan kelompok atau ideologi tertentu, tetapi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keindonesiaan akan tetap diakui keberadaannya, minimal oleh kelompoknya sendiri.. Akhirnya muncul konflik dalam masyarakat, antara yang menolak dan mendukungnya. Konflik bisa melebar dengan cepat seiring dengan berkembangnya media sosial.  

Ada pula dai yang berafiliasi dengan partai politik tertentu, yang akhirnya tidak bisa berpikir dengan jernih atas berbagai persoalan bangsa. Dai pendukung partai oposisi menjadikan panggungnya sebagai sarana untuk menghujat pemerintah sementara yang pro dengan kakuasaan memberi legitimasi atas tindakan-tindakan pemerintah. Dai sebagai penuntun masyarakat seharusnya menyampaikan kebenaran jika yang dilakuan pemerintah memang benar dan menyampaikan kritik jika yang dilakukan pemerintah memang patut untuk dikoreksi. 

Kini saatnya mencari solusi yang komprehensif atas persoalan para pendakwah. Semua yang ditata dengan rapi berdasarkan sistem yang baik akan membuahkan ketertiban. Tak mudah memang, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang akan merasa dirugikan dan melakukan perlawanan atas upaya ini. Tapi, di situlah tantangannya. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 27 Mei 2018 3:30 WIB
PR Besar Pendidikan Islam di Indonesia
PR Besar Pendidikan Islam di Indonesia
Ilustrasi. Foto: Romzi Ahmad
Dunia pendidkan pada bulan-bulan ini sibuk dengan kegiatan penting, mulai dari ujian nasional, kelulusan, dan selanjutnya penerimaan siswa baru. Semuanya membutuhkan energi besar karena menyangkut capaian sekolah. Persiapan ujian nasional sudah dilakukan jauh-jauh hari dengan beragam kegiatan. Ujian menjadi prioritas karena menentukan masa depan masing-masing siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hasil ujian juga menetapkan peringkat masing-masing sekolah dibandingkan dengan sekolah lainnya. 

Untuk hasil ujian sekolah menengah atas yang dirilis dinas pendidkan DKI Jakarta beberapa waktu lalu, di wilayah Jakarta sekolah-sekolah non-Muslim mendominasi peringkat lima teratas. Hanya SMA unggulan MH Thamrin untuk bidang IPA di peringkat 1 sedangkan empat sisanya sekolah berbasis keagamaan non-Muslim. Pada bidang IPS, empat urutan teratas diduduki sekolah non-Muslim sedangkan peringkat kelima ditempati oleh SMAN 8. Tidak ada sama sekali sekolah berbasis Islam masuk kategori terbaik. Versi lain peringkat 100 sekolah menengah atas terbaik di Indonesia yang beredar di media sosial juga menunjukkan sekolah swasta non-Muslim dan sekolah negeri masih mendominasi peringkat teratas.

Dari hasil tersebut, sudah seharusnya seluruh pemangku kepentingan pendidikan Islam untuk melakukan evaluasi, sejauh mana sekolah-sekolah Islam mampu mendidik para siswa agar potensi terbaik mereka dapat terasah dengan maksimal. Perbedaan hasil yang ada saat ini tampaknya lebih dikarenakan bagaimana memproses input dari masing-masing siswa secara maksimal, bukan karena perbedaan input karena di sekolah Islam, siswa yang masuk juga memiliki potensi yang bagus.

Sekolah-sekolah swasta Islam favorit dengan nama besar di seputar Jakarta sudah banyak. Mereka mengenakan biaya besar untuk bisa belajar di tempat tersebut. Para orang tua rela merogoh kantongnya dalam-dalam untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sayangnya, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang maksimal. Kualitas umat Islam pada 20-30 tahun mendatang tergantung bagaimana generasi mudanya saat ini diolah untuk menghasilkan kualitas terbaiknya.

Infrastruktur, sarana, dan prasarana penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik. Tetapi ketersediaannya tidak harus mewah yang akhirnya dibebankan kepada orang tua dengan biaya pendidikan yang mahal. Sejauh siswa bisa belajar dengan nyaman di gedung sekolah yang memadai, maka hal tersebut sudah cukup. Demikian pula dengan keberadaan beragam laboratorium untuk menunjang proses belajar siswa, ini juga penting. 

Apakah setiap sekolah harus memiliki beragam lapangan olahraga yang membutuhkan ruang yang luas atau kolam renang dengan standar internasional untuk menunjang kegiatan, tentunya hal ini harus pertimbangkan dengan matang. Sejauh mana efektifitas penggunaannya antara ongkos yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sekolah dapat menggunakan fasilitas publik yang disedikan oleh pemerintah untuk menunjang proses belajar-mengajar. Orang tua saat ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu yang menyediakan fasilitas wah, harus memikirkan kondisi ini. Banyaknya fasilitas terlihat keren tetapi penggunaan yang kurang maksimal bagi anak didik akan menjadi beban bagi orang tua. 

Kurikulum menduduki posisi strategis dalam keberhasilan pembelajaran. Kurikulum menentukan apa saja yang akan diajarkan kepada para siswa. Pada sekolah Islam, tantangannya besar karena memadukan antara materi pendidikan umum dan materi keislaman. Jika waktu yang dialokasikan dalam satu hari sama antara sekolah pada umumnya dan sekolah Islam, maka akan ada pemadatan materi-materi agar semuanya tercapai. Tentu saja, ini akan berdampak pada penyerapan siswa mengingat mereka harus belajar banyak materi. 

Banyak orang tua dengan sengaja mempercayakan pendidikan anaknya di sekolah Islam karena tambahan kurikulum keislamannya ini. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan bahwa tambahan materi ini akan mengurangi prestasinya secara umum. Sekolah non-Muslim yang berprestasi juga sekolah berbasis keagamaan yang tentu saja ada tambahan materi-materi belajar. Jika mereka bisa berhasil, sekolah Islam tentu saja juga memiliki peluang yang sama untuk bisa berhasil.

Guru menjadi faktor penentu keberhasilan. Mereka berada di garda paling depan dalam mengajar dan mendidik para murid. Di sekolah Islam, peran mendidik dengan memberi keteladanan sangat penting. Sekalipun begitu, kompetensi guru harus sesuai dengan standar. Pemerintah telah memberikan sertifikasi pendidikan bagi para guru, baik di sekolah negeri atau swasta agar mereka dapat hidup lebih layak dan mampu mengembangkan kapasitasnya sebagai guru. Tentu saja hal ini cukup membantu sekolah swasta dalam memberikan kehidupan yang layak kepada tenaga pendidiknya.

Manajemen sekolah yang baik akan menentukan sejauh mana sumber daya yang dimiliki sekolah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Di sini, peran kepala sekolah sangat menentukan bagaimana sekolah dikelola dengan baik. Sumber daya besar tetapi dengan tata kelola yang buruk akan menyia-nyiakan potensi yang ada. Kualitas kepemimpinan di sebuah sekolah menentukan keberhasilan sekolah tersebut.  

Beberapa hal tersebut harus menjadi perhatian sekolah Islam agar bisa memaksimalkan potensi siswanya. Butuh tahapan panjang untuk benar-benar matang mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi yang terus-menerus sampai akhirnya menjadi pengetahuan bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah Islam bagaimana mengelola pendidkan secara baik. Hasilnya akan tercermin dalam kualitas siswanya. Inilah PR besar yang masih harus dihadapi sekolah Islam. Sudah sewajarnya jika kita memberi kontribusi terbaik pada negeri ini dengan mendidik generasi muda menjadi insan terbaik melalui pendidikan terbaik. (Achmad Mukafi Niam)

Ahad 20 Mei 2018 14:15 WIB
Radikalisme yang Menyebar secara Senyap pada Remaja dan Pemuda
Radikalisme yang Menyebar secara Senyap pada Remaja dan Pemuda
Rakyat Indonesia dikejutkan dengan serangkaian pengeboman di tiga gereja dan kantor kepolisian di Surabaya pada 13-14 Mei 2018. Yang memprihatinkan, aksi bom bunuh diri tersebut dilakukan oleh satu keluarga, termasuk mengorbankan remaja dan anak kecil. Ini merupakan fenomena baru dalam aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Tugas berat aparat keamanan dan masyarakatlah untuk mengantipasi agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dari informasi yang beredar di Facebook yang diunggah teman remajanya, Ahmad Faiz Zainuddin sosok pria pelaku bom bunuh diri bernama Dita Supriyanto yang mengorbankan seluruh keluarganya tersebut sudah sejak remaja terlibat dalam pengajian-pengajian kelompok ekstrem yang menganggap pemerintah itu thaghut dan yang di luar kelompoknya adalah kafir. Dia juga berusaha merekrut para yuniornya yang sedang mencari jati diri untuk masuk dalam kelompok ekstremnya.
 
Setelah era reformasi yang menandai dimulainya kebebasan di Indonesia, kelompok-kelompok Islam transnasional semakin kencang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengembangkan ajarannya. Mereka menyasar para pemuda dan remaja di kampus atau sekolah menengah atas sebagai sasaran indoktrinasi ideologi radikalnya. Jika sebelumnya, proses tersebut berjalan secara sembunyi-sembunyi dengan sistem sel, sejak itu, rekrutmen anggota baru menjadi lebih terbuka. Menyasar generasi muda yang memiliki ghirah keislaman tinggi tetapi memiliki bekal pengetahuan agama minim.

Jika dihitung, tentu potensi radikalisme dari bibit-bibit yang ditanam oleh kelompok radikal sejak era 90an sampai sekarang sudah banyak yang matang dan siap beraksi dalam berbagai bentuk. Mereka mencari momentum untuk melaksanakan aksinya. Dalam perspektif ini, sebenarnya kejadian-kajadian terorisme bukanlah sebuah kejutan. Sekalipun kelompok mereka sangat kecil dalam proporsi jumlah penduduk Indonesia, tapi tindakannya bisa menyebabkan keresahan masyarakat. Ketenangan yang ada sifatnya hanya sementara, yang setiap saat bisa terjadi aksi-aksi yang mematikan.

Survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada akhir 2017 menunjukkkan adanya potensi radikalisme di kalangan generasi Z, yaitu generasi yang lahir sejak pertengahan 1990-an sampai pertengahan 2000an. Temuannya adalah sebesar 37.71 persen memandang bahwa jihad atau khital, alias perang, terutama perang melawan non-Muslim. Selanjutnya 23.35 persen setuju bahwa bom bunuh diri itu jihad Islam. Lalu 34.03 persen setuju kalau Muslim yang murtad harus dibunuh. Temuan lain, 33,34 persen berpendapat perbuatan intoleran terhadap kelompok minoritas tidak masalah. Para generasi Z ini mereka mendapatkan banyak materi Islam salah satunya dari internet dan medsos.

Kelompok radikal menggunakan internet dan media sosial dengan serius karena menjangkau warganet secara luas. Dari ratusan ribu atau jutaan yang menonton atau membaca informasi yang diunggah, dalam persentase tertentu ada yang terdoktrinasi. Dari situ, tinggal membina, membangun jejaring dan merawatnya untuk memperkuat posisi dan suatu saat dimanfaatkan bagi kepentingan kelompoknya. 

Persoalan radikalisme kian diperumit dengan adanya kepentingan politik. Parpol tertentu cenderung membiarkan atau mendiamkan kelompok-kelompok radikal berkembang karena kelompok tersebut merupakan basis pemilih saat pemilihan umum atau kepentingan penekan terhadap kelompok lain yang tidak sepakat dengannya. 

Dari binaan-binaan yang dilakukan oleh kelompok garis keras pada remaja dan pemuda di sekolah dan kampus, tentu tidak semuanya akan melakukan tindakan kekerasan dan terorisme. Bahkan potensi yang akan secara langsung melakukan tindakan ini hanya, tetapi ada peran-peran lain yang dijalankan untuk menjalankan agenda Islam radikal. Bisa sebagai politisi yang memberi perlindungan politik, menyandang dana untuk kelanjutan aktivitas mereka, sebagai pengajar yang akan meneruskan bibit-bibit radikalisme ke generasi yang lebih baru atau bahkan sekadar sebagai pendukung pasif yang menyampaikan simpatinya di media sosial saat terjadi aksi terorisme. 

Dalam terorisme di Surabaya, terbukti terdapat sejumah akun yang tidak mengecam atau merasa prihatin terhadap kejadian tersebut, tetapi mengembangkan teori konspirasi bahwa aksi tersebut sengaja dilakukan pihak tertentu sebagai pengalih isu atau kepentingan lain yang tersembunyi. Suara masyarakat yang terpecah sekalipun banyak korban nyawa menunjukkan dalam taraf tertentu, penerimaan atas aksi tersebut yang diekspresikan secara langsung melalui media sosial. 

Para remaja dan pemuda yang kini terindoktrinasi ajaran radikal ibarat bibit-bibit yang baru mau bertumbuh, saat ini mereka yang tidak menimbulkan bahaya apa pun bagi masyarakat, tapi semaian yang terus dipupuk dan dirawat dengan radikalisme akan menjadi sangat berbahaya pada 20-30 tahun mendatang ketika mereka sudah dewasa, memiliki kekuasaan, sumberdaya atau akses tertentu.

Kinilah saatnya kita berpikir secara serius upaya penanganan penanaman ajaran radikal di kalangan generasi muda. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi ajang pertempuran tiada habisnya sebagaimana terjadi di Afganistan. Pembinaan Islam di tingkat sekolah menengah atas mungkin lebih mudah dilakukan oleh guru agama atau pihak sekolah. Mahasiswa di kampus perlu pendekatan yang berbeda karena mereka lebih dewasa dan lebih bebas dalam berorganisasi. Organisasi-organisasi mahasiswa Islam moderat harus didorong untuk lebih aktif dalam membimbing mahasiswa baru agar mereka tidak gampang tergiur dengan ajakan Islam radikal yang disampaikan dengan cara menarik. (Achmad Mukafi Niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG