IMG-LOGO
Opini

Membedakan Simbol Bersama dan Simbol Kelompok

Selasa 23 Oktober 2018 7:30 WIB
Membedakan Simbol Bersama dan Simbol Kelompok
Oleh Abdul Wahab Ahmad

Ada sesuatu yang bisa dibilang sebagai simbol bersama yang diakui semua orang dalam sebuah komunitas besar atau bahkan dalam kemanusiaan. Kita sebagai umat Islam punya kesamaan yang menjadi identitas bersama, misalnya azan. Di manapun azan terdengar, berarti itu adalah tanda serang muslim sudah waktunya menunaikan shalat. Di manapun ada pelarangan atau pelecehan terhadap azan, maka seluruh muslim akan keberatan.

Ada juga hal yang menjadi milik seluruh manusia, misalkan perdamaian, kejujuran, keadilan dan sebagainya. Di manapun hal-hal itu dijunjung tinggi, maka akan diapresiasi oleh semua orang. Demikian sebaliknya bila hal-hal itu dinodai, maka akan dihakimi oleh siapapun. 

Tapi ada juga hal umum yang kemudian berkembang menjadi identitas kelompok tertentu saja. Misalnya kain penutup rambut bagi wanita, dulunya orang dari berbagai agama banyak memakainya namun sekarang kain tersebut menjadi identitas seorang muslimah. Kita menyebutnya sebagai jilbab atau kerudung. Demikian juga kain panjang yang dipakai menutup tubuh lelaki dari pundak hingga ke bawah, yang hanya menutupi satu pundak saja dan membiarkan sebagian badan terlihat. Bila kain ini berwarna putih, maka menjadi simbol muslim yang sedang ihram, namun bila kuning justru menjadi simbol Biksu Hindu.

Ada juga yang asalnya simbol kelompok kemudian berubah umum menjadi milik bersama, misalnya peci hitam. Dulu peci hitam adalah simbol pakaian muslim, sekarang menjadi simbol pakaian nasional, tak harus Muslim untuk memakainya. 

Hal yang sama berlaku dalam ajaran islam sendiri. Misalnya saja kasus taqiyyah. Sejatinya taqiyyah adalah keringanan yang disebutkan secara literal dalam al-Qur'an. Semua ulama mengakui kebolehan taqiyyah, namun ketika taqiyyah berkembang menjadi simbol Syi'ah, maka para ulama menjauhi kata ini bahkan tak membahasnya. Demikian juga pada sebutan "Imam" bagi Sayyidina Ali, meski seluruh kaum muslimin mengakui keimaman beliau, tapi kebanyakan ulama menghindari ucapan "Imam Ali" sebab ucapan ini berkembang menjadi simbol Syi'ah. 

Sekarang, bagaimana dengan bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid? Kasusnya sama saja, dulu di era Nabi itu menjadi milik bersama sebagai simbol pasukan muslimin, sekarang di Suriah berkembang jadi bendera (simbol) ISIS sedangkan di Indonesia jadi bendera (simbol) HTI. Kalau kebanyakan orang Indonesia melihat itu di pinggir jalan atau di mana pun di Indonesia, maka di benaknya juga akan terbayang HTI, bukan semata simbol bersama lagi sebagai bendera umat islam keseluruhan. Meskipun HTI selalu menegaskan bahwa bendera itu adalah bendera Rasulullah, tapi ketika itu mereka jadikan alat propaganda perjuangan mereka, maka wajar bila kemudian "bendera Rasul" tak hanya dimaknai sebagai bendera tauhid semata. 

Sebagian kalangan bisa memprotes pengasosiasian bendera "bersama" ini pada kelompok tertentu saja dengan berpaku pada sejarah masa lalu, tapi pengasosian ini adalah fakta empiris saat ini yang tak dapat dipungkiri. Bila hal ini cukup sulit diterima dan tetap secara naif menegasikan keterkaitan simbol tersebut dengan HTI, maka silakan kibarkan bendera itu di Arab Saudi yang memiliki kalimat tauhid serupa. Tentu nanti akan terlihat bahwa itu bukan semata kalimat tauhid murni lagi, tapi kalimat tauhid yang telah berasosiasi pada kelompok tertentu. 

Jadi, bila sekarang ada kasus oknum yang membakar bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid itu, apakah berarti bisa dianggap dia melecehkan kalimat tauhid yang menjadi simbol sakral seluruh umat Islam? Tak sesederhana itu. Saya tentu tak mendukung bahkan menyesalkan aksi seperti itu dan apalagi direkam dan disebar segala sebab itu hanya menghasilkan polemik yang tak perlu. Namun, saya juga menyesalkan pihak-pihak yang menutup mata dari perubahan bendera sebagai simbol "bersama" ke simbol kelompok tertentu itu. Bila ditanya pelakunya, tentu mereka tak berniat melecehkan simbol kalimat tauhid sebab siapapun tahu bahwa ini bisa berkonsekuensi kemurtadan. Mereka pasti niatnya membakar simbol HTI yang memang berpotensi memecah belah bangsa. 

Kasusnya bisa kita samakan dengan aksi Khalifah Utsman membakar mushaf sahabat. Hal itu tak bisa diartikan bahwa beliau sedang melecehkan firman Allah sebab itu berkonsekuensi kemurtadan. Dalam sejarah, hanya Khawarij yang punya pikiran picik seperti itu hingga mereka membantai Khalifah Utsman dengan kejinya. Sedangkan kenyataannya, Khalifah Utsman hanya membakar catatan pribadi para sahabat yang berpotensi memecah belah umat di kemudian hari. Motif atau niat ini akan menentukan cara kita "menghakimi" sesuatu. 

Ingat, saya bukan mau membela pembakaran bendera tauhid, tapi mau mengajak agar kita objektif. Bedakan antara simbol bersama dan  simbol yang sudah berasosiasi pda golongan supaya tak berlebihan dalam berkomentar. Cukup Khawarij saja yang pikirannya sempit seperti itu. 

Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.


Penulis adalah Wakil Katib PCNU Jember dan Peneliti di Aswaja Center Jember
Tags:
Selasa 23 Oktober 2018 22:45 WIB
Tradisi Ngopi Kaum Santri
Tradisi Ngopi Kaum Santri
Ilustrasi (santri online)
Oleh Muchlis M Hanafi

Kopi bukan minuman biasa. Selalu penuh cerita dan budaya. Sangat lekat dengan kaum santri dan ulama. Sebuah komunitas yang mendalami agama dan dikenal taat ibadah. Bahkan, jauh sebelum budaya ‘ngafe’ dikenal Barat. Melalui santri kopi mendunia. Kok bisa? Kaum santri terbiasa ngopi mulai abad ke-9 H/15 M. Sedangkan Barat baru mengenalnya pada abad ke-17 M. Tapi, kini gerai-gerai kopi mereka merajai dunia. Sebutlah Starbuck. Gerainya mencapai 27.339 buah di seluruh dunia (cnbcindonesia.com/19-08-2018). Sementara santri, masih asyik dengan ‘ngopinya’.

Berasal dari Ethiopia santri mulai mengenal kopi melalui Yaman pada akhir abad ke-9 H. Para ulama sufi yang menemukan khasiatnya. Bisa menahan ngantuk. Dari Yaman kopi merambah ke kota-kota Islam di Hijaz, Mesir dan Syam pada abad ke-10 H yang saat itu berada di bawah Dinasti Mamluk (1250-1517 M).

Sejarawan Ibn al-Imad (w. 1089 H), penulis biografi ulama, Syadzarât al-Dzahab, mencatat, Abu Bakar bin Abdullah, ulama pengikut tarekat Syadziliyah, diketahui membuatnya dengan biji kopi (al-bunn) dari Yaman. Ternyata bisa membuat mata melek, dan giat ibadah malam. Dia pun anjurkan para pengikutnya untuk banyak ngopi. Di beberapa wilayah negeri Syam, saat itu kopi identik dengan tarekat Syadziliyah. Dalam tradisi ngopi mereka, cangkir kopi pertama ditumpahkan ke tanah. Itulah ‘jatah’ pendiri Tarekat Syadziliyyah. Jadi, para sufi itulah yang mengajari dunia ‘ngopi’.

Ilmuwan Muslim Ibnu Sina (w.1037) dalam kitab al-Qânûn fi al-Thibb menjelaskan jenis minuman ini disebut ‘qahwah’ karena bisa menahan atau menghilangkan nafsu makan. Kata kerja ‘aqha’ berarti ‘meninggalkan’ makanan meski berselera. Qahâ al-rajulu diungkapkan jika seseorang tidak nafsu makan. Kata qahwah mulanya salah satu nama khamar dalam tradisi Arab klasik. Mereka biasa beri nama sesuatu dengan antonim/kebalikannya (al-adhdâd). Perempuan cantik mereka sebut qabîhah (buruk rupa). Minuman dari biji kopi disebut qahwah karena membangkitkan dan menyegarkan pikiran. Sebaliknya, khamar bisa menghilangkan akal pikiran. Keduanya memiliki kesamaan; bisa mengurangi/menghilangkan selera makan.

Di kalangan sufi kopi digemari. Tapi ulama fiqih abad ke-15 M terbagi. Antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Polemiknya cukup panas. Sepanas cangkir kopi. Sampai-sampai muncul hadis palsu yang menyatakan, “yang minum kopi akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan muka hitam dari bawah cawan kopi”.

Al-Arna`uth dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Budaya Kopi dan Kafe” (Min al-Târîkh al-Tsaqâfiy lil Qahwah wal Maqâhi) menyebutkan polemik tentang hukum ‘ngopi’ pecah pertama kali di Makkah pada tahun 1511 M. Saat itu penguasa Dinasti Mamluk menugaskan Kheir Beik sebagai pejabat hisbah (polisi adab) di Makkkah. Pertama datang di bulan maulid dia melihat komunitas sufi ngopi kebanyakan. Saling bergantian dari sebuah cawan besar. Hampir seperti orang mabuk. Kopi di jual di pinggir-pinggir jalan kota Makkah. Ada yang menyerupai tempat minuman keras. Diiringi hiburan yang terkadang keluar batas.

Kheir Beik mengumpulkan ulama Hejaz untuk mengkaji hukum ngopi. Pro kontra bermunculan. Bahkan ulama madzhab Syafi’i di Makkkah, Syeikh Nuruddin, sampai dikafirkan oleh ulama yang mengharamkan kopi gegara fatwanya yang menghalalkan ngopi. Fatwa ulama Makkah yang mengharamkan kopi dikirim ke Kairo. Tetapi penguasa Mamalik di Kairo sudah pegang fatwa lain dari ulama Mesir. Menurut mereka, ngopi itu halal. Tidak berdosa. Keharamannya bila dilakukan dengan cara-cara yang haram seperti pada khamar. Fatwa halal ini membuat kopi dan ngopi semakin popular.

Hampir selama tiga abad ‘ngopi’ diperbincangkan ulama. Antara yang mendukung dan yang menolak. Dalam buku Rihlat al-Syitâ wa al-Shayf (Perjalanan Musim Dingin dan Panas), Muhammad Abdullah al-Husaini, yang populer dengan nama Kibrit al-Madani (w.1070 H), bercerita penguasa Makkah pernah akan menetapkan larangan minum kopi. Salah seorang penasihatnya memberi saran sebaiknya jangan. Itu tidak mungkin terjadi. Bahkan hanya akan membuat kopi semakin popular.

Saat ditanya alasannya ia menjelaskan, hitungan angka (hisab al-jummal) kata ‘qahwah’ sama dengan nama Allah ‘al-qawiyy’. Kata qahwah yang terdiri dari huruf qaf – ha- waw – ta hitungan bilangannya adalah 100 + 5 + 6 + 5 = 116. Begitu juga kata `qawiyy’ yang terdiri dari huruf qaf – waw - ya mempunyai hitungan bilangan 100 + 6 + 10 = 116. Mendengar itu, sang penguasa pun mengurungkan niat melarang ‘ngopi’.

Berdasarkan sistem bilangan abjad Arab di atas ngopi identik dengan kuat. Hatim al-Ahdal, seperti dikutip al-Adkawi (w.1770 M) dalam Husn al-Da`wah lil Ijâbah ilal Qahwah (Ajakan Baik untuk Memenuhi Undangan Ngopi) menjelaskan beberapa khasiat ngopi. Antara lain, “merangsang anggota badan jadi semangat, menenangkan jiwa, mengusir galau, mendatangkan inspirasi, membuat hati khusyuk, mengajak taat dan begadang malam untuk ibadah, mencerahkan penglihatan, membersihkan kandung kemih dan melancarkan buang air kecil”. Manuskrip selesai ditulis pada Jumat pagi, 14 Jumadal Ula 1171 H. Demikian penutup al-Adkawi.

Kalau begitu, mari kita lanjut ngopi. Terlebih di Hari Santri.


Penulis adalah Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ) Balitbang Diklat Kemenag

Selasa 23 Oktober 2018 18:0 WIB
HARI SANTRI 2018
Hari Santri Milik Seluruh Eleman Bangsa
Hari Santri Milik Seluruh Eleman Bangsa
Oleh RM. Armaya Mangkunegara

Istilah ‘Hari Santri’ dikenalkan pasca dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Kurang lebih setahun sejak Ir. H. Joko Widodo – Dr (Hc)., Drs. HM. Jusuf Kalla terpilih pada pemilu tahun 2014. Maka wajar jika penetapan Hari Santri juga kerap dikaitkan dengan janji politik pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Terlepas perdebatan antara janji politik maupun bukan, secara faktual Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia telah menetapkan keputusan tentang Hari Santri. Tentu, penuangan ‘Hari Santri’ pada keputusan Presiden memiliki implikasi yang luas. Terutama dalam konteks pemberlakuan peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis, mencermati ketentuan Pasal 100 UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU 12/2011), terdapat Keputusan Presiden (Keppres) yang bersifat mengatur (regeling) di samping pada bentuk dasarnya yang bersifat menetapkan (beschikking). Keppres Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri berisi penetapan tanggal 22 Oktober sebagai ‘Hari Santri’. Sehingga jelas bahwa Hari Santri ditetapkan melalui produk peraturan perundang-undangan yang sah dan sesuai ketentuan yang ada.

Inisiasi Hari Santri
Konsideran menimbang huruf c Keppres tentang Hari Santri secara gamblang menguraikan latar belakang tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Setidaknya, pada tanggal itu pernah terjadi peristiwa berharga bagi bangsa Indonesia, tepatnya tanggal 22 Oktober 1945 yang resmi diserukan “Resolusi Jihad” oleh KH Hasyim Asy’ari (pendiri NU) agar para ulama, santri di seluruh penjuru tanah air melakukan upaya membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Mencermati landasan dalam Keppres tersebut, tentu bukan semata-mata dimaknai keberpihakan negara kepada warga Nahdliyin. Esensinya lebih memandang makna “Resolusi Jihad” bagi bangsa dan negara Indonesia. Siapa pun yang menyerukan. 

Bahkan, pembahasan mengenai penentuan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri juga melibatkan sedikitnya 13 (tiga belas) ormas Islam. Meskipun akhirnya Muhammadiyah tidak turut menandatangani kesepakatan 22 Oktober sebagai Hari Santri dengan alasan kekhawatiran polarisasi.

Dipungkiri maupun tidak, KH Hasyim Asy’ari sangat identik dengan NU. Sebagai pendiri NU sekaligus penyeru Resolusi Jihad yang akhirnya digunakan sebagai dasar penentuan Hari Santri, banyak kalangan yang mengidentikkan Hari Santri adalah milik warga NU. Benarkah demikian? Tentu perlu dilihat dari berbagai aspek. 

KH Hasyim Asy’ari adalah ulama besar sekaligus sebagai cendekiawan muslim yang berkontribusi mengantarkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau rela mengorbankan tenaga, pikiran, maupun harta demi bangsa dan negaranya. 

Ia tokoh bangsa Indonesia, bukan lagi tokoh yang hanya dimaknai inklusif milik warga NU. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 294 Tahun 1964 tanggal 17 November 1964, Pemerintah RI menganugerahi KH Hasyim Asy’ari gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Hal ini sebagai bukti legitimasi ketokohan dan kontribusi beliau pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Domain Negara, Milik Seluruh Bangsa
Sejak ditetapkan, tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2015, Keppres tentang Hari Santri resmi berlaku dan secara yuridis memiliki akibat hukum. Satu di antara akibat hukumnya, melalui kewenangan eksekutif yang dimiliki, Presiden selaku kepala pemerintahan yang menetapkan Hari Santri melalui produk hukumnya memposisikan peringatan hari santri tidak lagi hanya milik salah satu golongan, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.

Secara yuridis normatif, nampak pada konsideran mengingat Keppres tentang Hari Santri yang menunjuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini bermakna bahwa Presiden dalam menetapkan Hari Santri berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.

Implikasinya, Hari Santri merupakan domain Negara Republik Indonesia dengan beragam elemen masyarakat dan agamanya. Selayaknya, momentum peringatan Hari Santri Nasional tidaklah dianggap polarisasi antargolongan, khususnya warga Nahdliyyin.

Sebaliknya, kiprah yang dilakukan oleh NU baik secara kelembagaan maupun kultural dalam memeringati Hari Santri Nasional haruslah dimaknai khidmah. Patuh pada keputusan yang dibuat oleh ulil amri. Seharusnya, elemen bangsa Indonesia baik secara institusional maupun noninstitusional pemerintahan turut serta dalam upaya suksesi peringatan hari santri tersebut. Selain sebagai kepatuhan, juga sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Ada beberapa makna yang terkandung dari penetapan Hari Santri oleh Presiden. Pertama, terdapat proses ‘nasionalisasi’ Hari Santri pada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dalam hal ini, juga berarti rekognisi (pengakuan) eksistensi santri oleh negara.

Kedua, dari sudut pandang edukasi, nilai sejarah-nasionalisme yang terkandung pada peristiwa seruan Resolusi Jihad merupakan pendidikan moral yang luar biasa. Pelajaran bagaimana seyogianya menjadi generasi muda bangsa Indonesia.

Ketiga, dari sisi budaya, ciri khas santri dengan segala macam tradisinya merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sekaligus sebagai penunjuk budaya asli turun – temurun yang kita miliki. Jauh sebelum Republik Indonesia merdeka. Budaya santri tidak lagi bersifat inklusif, santri dengan nasionalitas yang dimilikinya, terbuka secara luas untuk menunjukkan eksistensi dan kiprahnya bagi bangsa dan negara.

Mengenai polarisasi, secara faktual dalam Keppres tentang Hari Santri tidak memberikan definisi santri secara khusus. Demikian halnya pada produk hukum lain. Definisi santri masih beragam dari sudut pandang tata bahasa maupun peristilahan teknis. Oleh karena itu, diskursus pada tulisan ini tidak jauh mengurai mengenai definisi santri.

Beragam uraian di atas, sebenarnya penulis menekankan supaya tidak terlampau berstigma bahwa hari santri hanya milik NU. Santri dengan keragaman definisinya merupakan elemen bangsa Indonesia. Peringatan Hari Santri Nasional adalah ‘hajat bersama’ yang perlu dilestarikan demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selamat Hari Santri Tahun 2018.


Penulis adalah advokat di Lembaga Bantuan Hukum LBH) Wali Songo



Selasa 23 Oktober 2018 9:30 WIB
Di Balik Bendera Berkalimat Tauhid
Di Balik Bendera Berkalimat Tauhid
Ilustrasi (Foto: The Jakarta Globe)
Oleh Zastrouw Al-Ngatawi

Sore kemarin saya dikejiutkan dengan berita pembakaran kalimat tauhid yang dilakukan oleh Banser di Garut, Jawa Barat. Berita tersebut segera menjadi viral di media sosial. Membakar emosi sebagian masyarakat sumbu pendek yang mudah tersulut emosi tanpa tabayyun , tanpa berpikir panjang. Segera saja caci maki, hujatan bahkan ancaman dan intimidasi muncul dialamatkan kepada Banser. 

Saya sendiri awalnya merasa shock dan terkejut melihat berita tersebut di medsos, hampir saja saya terbakar emosi. Untungnya saya masih menyisakan sedikit akal sehat dan segera mencari informasi untuk melakukan tabayyun. Tanpa kesulitan berarti dengan cepat saya mendapatkan info tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Ternyata yang dibakar di Garut adalah bendera HTI, bendera ormas terlarang karena merong-rong NKRI dan hendak mengganti dasar negara. Jadi jelas dan gamblang yang dibakar adalah simbol gerakan bughot, bukan kalimat tauhid.

Atas kenyataan ini, maka dengan sedikit berpikir saja (tidak perlu dalam sampai berkerut) akan terlihat bahwa yang sebenarnya melecehkan kalimat tauhid adalah HTI. Kenapa? Karena telah menjadikan kalimat tauhid yang sakral, suci dan terhormat sebagai simbol gerakan politik yang profan, manusiawi, dan duniawi.

Artinya HTI telah mendegradasi kalimat tauhid yang mestinya dihormati dan dijunjung tinggi menjadi simbol gerakan politik yang posisinya sama dengan bendera-bendera politik lainya yang bergambar pohon, binatang atau grafis. Apalagi bendera yang ada simbol tauhidnya tersebut digunakan untuk melakukan bughot terhadap ideologi dan kedaulatan negara yang sah. Ini jelas tindakan yang kurang ajar dan menista kesucian kalimat tauhid.

HTI boleh saja bermanuver untuk meyakinkan publik bahwa mereka bukan pemberontak karena tidak mengangkat senjata, tidak melakukan tindakan anarkhi dan sejenisnya. Tapi berbagai manuver dan gerakan politik mereka  dalam menyebarkan ideologi dan sistem khilafah telah menjadi bukti yang tak terbantahkan dan terang benderang bahwa tindakan mereka telah mengancam kedaulatan dan ideologi negara. Apa yang dilakukan HTI tersebut sudah tergolong bughot (makar) meski dilakukan tanpa kekerasan, tindakan anarkhi dan perlwanan senjata.

Sebagaimana disebutkan Khatib Syarbini dalam kitab al-Iqna’ Fi Halli Alfazh Abi Syuja', bughat adalah menentang  pemerintah/penguasa yang sah dengan gerakan mengumpulkan logistik, wacana, massa, senjata dan sejenisnya. Apa yang dilakukan HTI sudah memenuhi kriteria ini. Hanya mengumpulkan senjata saja yg kelihatannya belum dilakukan HTI.

Dalam Islam, bughot itu hukumnya haram, bahkan terhadap penguasa sejenis Fir'aun sekalipun (QS Thahaa: 43-44). Dan ummat Islam diperintahkan taat terhadap ulil amri yaitu pemerintah yang sah (QS. An-Nisa': 59). Atas dasar ini para ulama sepakat memberikan hukuman berat pada para pemberontak, bahkan hukuman mati.

Dalam konteks Indonesia, NU memiliki sikap tegas terhadap kaum yang melakukan bughot seperti yang dilakukan terhadap PKI maupun DI/TII. Artinya meski menggunakan simbol dan atas nama agama sekalipun jika memberontak pada negara dan sistem pemerintahan yang sah maka harus ditindak tegas.

Dan sikap itu terus dilakukan NU secara konsisten termasuk terhadap HTI. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa yang dihadapi Banser bukan Islam tapi HTI yang bughot dan dinyatakan sebagai Ormas terlarang. Yang dibakar bukan kalimat tauhid tapi bendera HTI yang telah mendegradasi kalimat Tauhid.

Tindakan membakar bendera tersebut sebenarnya merupakan tindakan yang bijak untuk menghindari terjadinya pelecehan dan penyalahgunaan lebih lanjut. Hal seperti ini lazim terjadi, misalnya Al-Qur'an yang sudah usang atau kitab-kitab tua yang ada kalimat tauhid maka lebih baik dibakar atau ditanam dalam tanah daripada dibiarkan berserakan yang justru bisa diinjak, disalahgunakan atau jatuh ke comberan. Tindakan seperti ini juga pernah dilakukan khalifah Utsman yang memebakar naskah al-Qur'an selain Mushaf Utsmani demi menjaga terjadinya penyalahgunaan.

Jadi jelas di sini terlihat bahwa pembakaran bendera HTI di Garut bukanlah penistaan terhadap kalimat Tauhid tetapi justru memyelamatkan kalimat tauhid yang sudah dinistakan oleh HTI karena  dijadikan sebagai topeng untuk melakukan bughat terhadap pemerintah yang sah dan merongrong kedaulatan dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Orang-orang yang marah terhadap tindakan Banser yang membakar bendera HTI bisa digolongkan menjadi beberapa kategori. Pertama, orang yang tidak paham sehingga menyamakan kalimat tauhid atau Islam dengan HTI. Kedua, orang yang berpikir pendek dan dangkal sehingga hanya mengandalkan emosi dan kemarahan. Ketiga, pemain politik yang hendak mengambil keuntungan dari isu ini. Keempat, kelompok pendukung HTI yang marah karena topengnya terbuka. 

Bagi yang berpikir jernih dan bernalar cerdas akan melihat persoalan ini dengan  senyum damai. Karena mereka tahu bahwa apa yang terjadi merupakan bentuk sikap tegas terhadap pemberontak bertopeng kalimat tauhid. Dari beberapa kelompok tersebut, kira-kira di manakah dirimu berada?


Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG