IMG-LOGO
Wawancara
HARI SANTRI 2018

Disebut Santri Jika Siap Pertahankan Agama dan Negara

Selasa 23 Oktober 2018 20:0 WIB
Bagikan:
Disebut Santri Jika Siap Pertahankan Agama dan Negara
Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin
Empat tahun sudah 22 Oktober ditetapkan pemerintah sebagai Hari Santri. Peringatan yang bersandar pada Resolusi Jihad yang dikeluarkan NU tersebut dari tahun ke tahun makin meriah. Hampir setiap pesantren memperingatinya dengan beragam cara. Mulai dengan upacara, kirab, lomba-lomba, dan lainnya. Tiap hari itu, dalam empat tahun terakhir, santri menunjukkan eksistensinya.

Hampir tiap tahun, kegiatan-kegiatan tersebut semarak diberitakan media massa karena menyangkut kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dihadiri tokoh publik. Juga meramaikan jagat media sosial dengan kalimat, foto hingga video. 

Tak hanya itu, hampir tiap tahun pula pada peringatannya kerap mendapatkan rekor-rekor yang tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI). Tahun lalu, misalnya ada rekor MURI dengan jumlah makanan tradisonal terbanyak yang disantap ribuan santri Probolinggo. Tahun ini, di Situbondo dengan karya kaligrafinya. Sementara di Tasikmalaya rekor nasi liwet terbanyak. 

Namun, cukupkah Hari Santri diperingati dengan cara-cara seperti itu? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin di Gedung PBNU, Jakarta, Ahad (21/10). Berikut petikannya: 

Apa refleksi Pak Kiai terkait Hari Santri 2018?

Hari santri Bukan hanya sekedar diperingati dengan upacara, tapi bagaimana sebanyak mungkin Indonesia menjadi santri. Pengertian santri bukan makna sempit, tapi bisa diartikan secara luas, yaitu semua orang yang memiliki akhlak para santri, yang meniru ulama, para kiai di pesantren. 

Akhlak para santri para kiai itu bagaimana? 

Ya, akhlak yang mulia karena diutusnya Nabi Muhammad itu kan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan sekadar menyempurnakan akhlak, tetapi menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu kan dicontohkan para ulama, para kiai di pesantren kepada para santri. Tetapi maknanya bisa diperluas, orang yang berakhlak mulia seperti para santri di pesantren adalah santri. Oleh karena itu, momentum Hari Santri harus diiringi dengan gerakan memesantrenkan anak di pondok-pondok pesantren. Karena di pesantren, tempat anak-anak itu mengaji akan melahirkan alumn, pertama adalah paham dengan baik agama, sehingga dia juga menjadi orang baik. Kedua mencetak manusia-manusia yang cinta kepada agama dan tanah air. 

Hari santri adalah hari bagaimana bangsa ini memerhatikan pesantren karena pesantren dengan para kiai dan santrinya memiliki andil yang sangat besar untuk membangun bangsa dan mendirikan NKRI. Bahkan juga mempertahankannya. Saya kira, tanpa peran para kiai dan para santri, mungkin kemerdekaan Indonesia tidak akan bertahan lama. 

Bagaimana bisa begitu? 

Ya, karena mereka terlibat dalam dalam perjuangan fisik di dalam memprjuangkam negara Indonesia. misalnya para kiai pesantren, terutama NU terlibat di dalam menyusun Pancasila dan UUD 1945 dalam sidang BPUPKI. Setelah itu  juga terlibat di dalam melawan Agresi Militer Belanda, melawan NICA. Pada tanggal 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar PBNU  mengeluarkan Resolusi Jihad yang berujung pada peristiwa pertempuran 10 November itu juga sebagai salah satu peran santri. Itu peran santri. 

Selanjutnya Hari Santri harus menjadi momentum kesadaran untuk merawat apa yang yang sudah dirintis NKRI, mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kebangsaan, mewujudkan keadilan dan perdamaian di Indonesia ini. Bukan sekadar sebagai sesuatu yang digembar-gemborkan di dalam ucapan, akan tetapi berwujud di dalam tindakan. 

Kita juga berterima kasih kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Presiden Joko Widodo yang telah memulai dan menerima gagasan Hari Santri yang diajukan dari tokoh-tokoh dari PBNU. 

Santri dan kalangan pesantren masih dicitrakan sebagaia kalangan yang melulu terkait agama, sementara skill yang dibutuhkan saat ini tidak hanya bidang itu. Bagaimana supaya pesantren menjadi tertarik bagi kalangan yang berpikir seperti itu?

Yang jelas, tidak semua orang Indonesia wajib di pesantren karena semua itu wajib dipelajari. Harus ada sebagian orang Indonesia yang belajar di pesantren liyatafaqahu fid din, untuk memahami agama, dan mereka nanti dari pesantren memberikan peringatan, mengajar kepada kaumnya ketika kembali ke masyarakat. Jadi, sebetulnya hanya fardu kifayah. Ya, secukupnya saja. Tidak semua orang harus di pesantren. Karena pesantren itu pada umumnya adalah untuk mendidik orang di bidang agama secara mendalam. Meskipun demikian, pesantren tidak boleh menutup mata dengan adanya perkembangan pesat di bidang sains dan teknologi. Alumni-alumninya misalnya, saya kira memiliki peluang untuk belajar di perguruan-perguruan tinggi umum untuk mempelajari sains dan teknologi, pertanian dan sebagainya, perdagangan, perbankan, asuransi dan sebagainya. 

Pesantren saat ini harus mempersiapkan diri mengikuti perkembangan sehingga tidak ada keengganan bagi orang kota untuk memesantrenkan anaknya. Saya kira itu momentum penting dari diadakannya hari santri. 

Mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? 

Mempersiapkan diri selama di pesantren untuk siap terjun di masyarakat yang majemuk. Dan itu dengan mendalami ilmu agama sedalam-dalamnya dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dakwah agar bisa diterima masyarakat perkotaan misalnya. Itu tidak ada jalan kecuali dengan memiliki ilmu yang spesialis juga memmiliki wawasan yang luas, memperbanyak hubungan dengan berbagai pihak itu juga sebuah persiapan menghadapi kehidupan yang sangat kompleks. 

Ya, intinya bagaimana agar santri menjadi orang-orang yang bermanfaat, bisa memberi solusi, memecahkan masalah atas problem-problem kehidupan di masyarakat yang semakin lama semakin rumit, bukan justru sebaliknya, menjadi sumber masalah kehidupan itu sendiri. maka, santri harus rajin belajar, rajin ibadah, rajin bekerja, harus senantiasa mencerdaskan dirinya dengan sansntiasa tidak berhenti belajar. 

Yang terakhir, santri harus merasa bangga bahwa dirinya menjadi santri. Bahwa Indonesia sebagai sebuah negara yang didirikan atas peran para santri dan kiai, itu member peluang sangat besar kepada santri-santri yang memiliki kecerdasan, keterampilan, untuk menempati pos-pos penting di negara ini. Santri bisa menjadi camat, bisa menjadi bupati, gubernur, bahkan santri di Indonesia pernah menjadi presiden seperti KH Abdurrahman Wahid dan kita saat ini berharap agar KH Ma’ruf Amin sebagai alumnus pesantren, sebagai santri yang telah malang-melingtang di dunia politik juga menempati posisi penting sebagai wakil presiden. Itu sekadar contoh bawah santri tak boleh minder.

Bagaimana supaya Hari Santri ini tidak hanya milik santri di pesantren, tapi untuk semua kalangan? 

Dalam pengertian makna yang diperluas, akhlak mulia, menyayangi yangmuda menghormati yang tua, tidak sembarangan bicara, seikapnya tidak merugikan siapa pun, dia bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk orang banyak, menebarkan kebaikan itu santri, meskipun bukan santri sesungguhnya dalam pengertian kebiasaan adat istiadat di dunia pesantren yang sudah maklum di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi, santri dalam pengertian sempit adalah orang yang belajar di pesantren. Santri dalam pengertian luas adalah mereka yang akhlaknya baik, cinta tanah air. Mendalam ilmu agamanya, dan melaksanakannya, dan dia juga cinta tanah air. Memiliki jiwa nasionalisme. Jadi, tanpa dua itu, bukan santri. Santri harus mendalam dalam agama. Kedua, cinta tanah air.

Kenapa salah satu kriteria mendasarnya cinta tanah air?

Karena santri itu 22 Oktober itu diawali dengan Resolusi Jihad. Inti dari Hari Santri adalah bagaimana semua orang mencintai tanah airnya. 

Lalu, bagaimana kalau ada seorang santri, tapi tidak cinta tanah air?  

Bukan santri yang hakiki. Sekadar tinggal di pesantren, kalau tidak cinta tanah air, tidak mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang bermanfaat, itu bukan santri,   

Meskipun santri itu mendalam agamanya? 

Ya, meskipun merasa tafaquh fid din karena Hari Santri itu memperingati Resolusi Jihad. 

Hampir setiap kiai di pesantren menghabiskan usianya untuk mendidik para santri yang rata-rata sangat baik akhlaknya dan rata-rata sangat cinta kepada tanah airnya. Itu di setiap pesantren Nahdlatul Ulama seperti itu. 

Itu berpengaruh tidak kitab kuning kepada cara berpikir dan gerakan santri yang cinta tanah air? 

Cinta tanah air itu diajarkan di dalam Al-Qur’an, diajarkan di dalam hadits nabi, diuraikan para ahli tafsir, para sufi, ahli fiqih, oleh para penyair. Itu ada dalam kitab klasik. Di dalam Al-Qur’an contohnya, ya nabi-nabi diutus untuk kaumnya, kecuali Nabi Muhammad untuk alam semesta. Jadi, santri itu, siap untuk mengemban amanah agama, dan cinta tanah air. Contoh yang paling bagus ya KH Hasyim Asy’ari. Dipaksa Balanda untuk seikerei, sujud atau menunduk ke arah matahari, tapi menolaknya. Dia berarti mempertahankan agamanya. Dia juga melawan Jepang, mengusir Belanda. Berarti dua hal itu dilakukan. Agama dipertahankan, tanah airnya dipertahankan dalam waktu bersamaan.

Para kiai dan para santri itu terlatih hidup sederhana tidak bermewah-mewah, tidak rakus kepada harta benda. Indonesia ini kalau dipenuhi akhllak santri, tidak rakus, tidak korupsi, Indonesia akan makmur.  

Tags:
Bagikan:
Senin 24 September 2018 18:0 WIB
PBNU Nilai Lembaga dan Banom NU Berkhidmah dengan Baik
PBNU Nilai Lembaga dan Banom NU Berkhidmah dengan Baik
PBNU menggelar Rapat PLeno di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (22/9). Rapat yang dipimpin Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj ini dimulai dengan pengunduran diri Rais Aam KH Ma’ruf Amin yang kemudian ditetapkan menjadi muastasyar serta penetapan Wakil Rais KH MIftachul Akhyar menjadi Penjabat Rais Aam. 

Selepas itu, PBNU menerima laporan seluruh lembaga dan badan otonom di lingkungan NU di tingkat pusat. Laporan itu berisi khidmah selama ini. Bagaiamana penilaian PBNU terhadap laporan lembaga dan banom NU belakangan ini? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai Sekretaris Jenderal PBNU H Helmy Faishal Zaini. Berikut petikannya: 

Secara umum, bagaimana laporan kinerja lembaga dan banom sejak 2015? 

Sejak 2015, alhamdulillah mengalami peningkatan-peningkatan, terutama kita kan menggunakan KPI, Key Performance Indicators ya. Jadi, KPI-nya kita bagi di dalam tiga, dengan indikator tiga. Pertama, dalam konteks konsolidasi organisasi, yaitu apakah mereka  mengorganisasi lembaga ini secara baik atau tidak. Kemudian yang kedua, berbasis kepad output dan outcome-nya. Jadi, satu kegiatan ini misalnya menghasilkan apa, kemudian memberikan dampak apa. Misalnya kerja sama mendapatkan mitra kerja untuk pemberdayaan ekonomi, itu outputnya, outcome-nya itu adalah terbentuknya adanya sekian ratus ribu warga NU yang mendapatkan manfaat dari program ini sehingga mereka, dari yang miskin, kemudian sekarang menjadi lebih sejahtera. 

Jadi, pertama dari konsolidasi organisasi. Kedua, dari output dan outcome. Kemudian yang ketiga, diukur berdasarkan juga kesesuaian. Kesesuaian itu harus tepat dengan tupoksinya; tugas pokok dan fungsinya. Jadi, enggak bisa operlap (tumpang-tindih), misalnya kayak LAZISNU, ya sifatnya fundraising (penggalangan dana), kalau sudah pengelolaan tanggap darurat, kemudian pasca bencana, kemudian, ya itu kita serahkan ke LPBINU. Kemudian madrasah darurat, kita serahkan ke Ma’arif. Kalau asal kerja, bisa aja kan LAZISNU mengerjakan semuanya. Itu kan tidak tepat sasaran. 

Sebetulnya ada lima ya, yang keempat itu pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan. Yang kelima itu peningkatan kerja. Jadi, harus terukur. Kalau kemarin misalnya dapat seratus program, sekarang harus nambah programnya. Ada akselerasi, ada capaian-capaian. 

Berdasarakan KPI itulah kita memberikan penilaian kinerja lembaga dan banom. Ya ada juga lembaga yang kalau diukur dengan lima itu, tapi secara keseluruhan, saya dapat katakan bahwa lembaga-lembaga di lingkungan ini dapat berkhidmah di organisasi dengan baik.

Capaian itu kan menggembirkan, faktor apa bisa berjalan seperti itu? 

Koordinasi. Korrdinasi. Misalnya kalau ada tuntutan membantu Lombok, itu harus rapat koordinasi. Itu kan sampai 9 miliar kan. Koordinasi. Lembaga dan banom yang bisa terkait dengan satu hal, dikoordinasikan. Semua bekerja berdasarkan tupoksinya, tapi begitu keluar semua melakukan gerakan menjadi satu, NU Peduli. Kemudian, lembaga dan banom, egosektoralnya harus dihilangkan. 

Nah, Rapat Pleno tadi juga menegaskan ulang soal apa yang menjadi mandat dalam muktamar NU, yaitu tiga hal, menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunah wal Jamaah an-nahdliyah. Yang kedua adalah komitmen kita untuk mengawal Pancasila dan NKRI. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup warga NU, terutama dalam tiga bidang, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. 

Nah, yang pertama, tadi sudah saya sampaikan risetnya kan, hasil Alvarra, 90 persen Maulid Nabi, sekian persen ziarah kubur. Itu kan berarti salah satu mengukur bagaimana pelaksanaan ajaran amaliah NU di Indonesia itu seperti apa. Kalau sampai seluruh ajaran amaliah NU itu di bawah 50 persen, atau tinggal 10 persen, itu sudah darurat. 

Dengan data seperti itu NU akan mempertahankan seperti itu bagaimana? 

Jangan berbangga, itu sebagai acuan saja. itu kan amaliah, tapi belum berafiliasi dalam jamiyah, tugas kita melakukan transformasi bagaimana seluruh yang melaksanakan amaliah itu berjamiyah NU, gitu lho. Kalau warga NU 36, 3 ya berarti ada potensi memperbesar yang maulid nabi itu. 

Apa lagi yang dibahas? 

Kita bahas sinergi program sekaligus membaca tantangan-tantangan NU di luar seperti apa, dan seperti apa pula kita mengantisipasinya. Tadi kan saya katakan, di era milenial ini berarti kan dakwah melalui sosmed, di era milenial ini kan berarti ekonomi digital. Itu sudah harus mulai. 

Bagi lembaga agak kendor, akan dilakukan seperti apa? 

Terus kita lakukan pendampingan, melakukan revitalisasi program, penyegaran pengurus. 

Dari amanat muktamar ke-33 di Jombang, yang belum dikerjakan, atau yang muskil dikerjakan itu apa atau yang masih kurang diperkuat? 

Ya, kesehatan dan ekonomi. Yang paling lumayan itu ya pendidikan. 

Upaya PBNU? 

Ya, terus melakukan upaya pendampingan, menggandeng pihak lain karena kita juga tidak bisa bekerja sendirian. 

Apa imbauan PBNU kepada lembaga dan banom mdengan capaian saat ini? 

Imbauan kita ya, untuk segeralah melaksanakan program. Kita mendapatkan amanah ini tidak main-main, harus dikerjakan sebaik mungkinlah. Jangan mengecewakan amanah yang diberikan kepada kita.
Jumat 21 September 2018 6:0 WIB
RUU Pesantren, Upaya untuk Memperkuat Kelembagaan Pesantren
RUU Pesantren, Upaya untuk Memperkuat Kelembagaan Pesantren
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Baleg DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai RUU inisiatif DPR pada Kamis (13/9) lalu. Dalam waktu dekat, RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan.

Disahkannya RUU Pesantren tersebut mendapat sambutan hangat dari insan pesantren. Mulai dari santri, praktisi, hingga kiai pengasuh pesantren. Secara umum, mereka mengapresiasi pengesahan RUU Pesantren tersebut. Ketua Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama, KH Abdul Ghaffar Rozin misalnya. Ia menilai, RUU tersebut merupakan pengakuan dari berbagai kalangan, terutama pemerintah dan parlemen, terhadap eksistensi pondok pesantren yang notabennya menjadi lembaga pendidikan tertua di Indonesia. 

Tidak hanya itu, RUU Pesantren ini juga dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pesantren. Disadari atau tidak tidak, ada ketimpangan atau ketidakadilan di dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini pemerintah dinilai kurang begitu memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan madrasah dan pesantren, terutama dalam hal finansial dan pemberdayaan yang bersifat kelembagaan.

Untuk melihat lebih jauh tentang urgensi RUU Pesantren, Jurnalis NU Online A Muchlishon Rochmat berhasil mewawancarai Founder Pusat Studi Pesantren Achmad Ubaidillah pada Kamis, (20/9). Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana respons Anda terhadap disahkannya RUU Pesantren?

Saya menyambut baik adanya Rancangan Undang-Undang Madrasah dan Pesantren yang belum lama ini disahkan oleh Badan Legislasi sebagai RUU inisiatif DPR RI. Artinya, ini membuktikan bahwa DPR sebagai institusi negara yang memiliki hak legislasi terbukti memiliki keberpihakan terhadap madrasah dan pesantren. 

Tapi, ini kan baru disahkan sebagai RUU inisiatif, belum disahkan sebagai UU yang sah.

Iya, perjuangan ini belum selesai karena menunggu persetujuan dari rapat paripurna. Itu mekanisme yang ada di lembaga DPR. 

Menurut Anda, apakah RUU ini merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh pihak pesantren sebagai sebuah lembaga tertua di Indonesia namun selama ini kurang diperhatikan?

Saya kira ini memang produk hukum yang ditunggu oleh masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Karena bagaimanapun, tidak bisa dimungkiri peran dan posisi strategis pesantren di dalam konteks pendidikan nasional. Madrasah dan pesantren secara eksistensi telah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Artinya, madrasah dan pesantren memiliki kontribusi yang jelas dalam bidang pendidikan masyarakat Indonesia. 

Selain sebagai bentuk keberpihakan, jika RUU Pesantren disahkan menjadi UU maka akan menjadi payung hukum yang bisa menaungi segala bentuk inisiatif atau usulan. Selama ini, pesantren lebih banyak dibiayai oleh kiai pendiri atau pengelola meski negara juga memiliki peran yang tidak bisa diabadikan dalam keberlangsungan eksistensi madrasah dan pesantren.   

Jadi secara konkrit, misalnya apa dampak RUU ini terhadap madrasah dan pesantren?

Dengan adanya UU Pesantren, saya kira ini akan menjadi tegas bahwa program pemerintah dalam beberapa tahun ke belakang, yakni anggaran pendidikan 20 persen dari APBN. APBN kita tahun 2018 mencapai 2.220 triliun. Artinya, total anggaran yang diplot untuk anggaran pendidikan itu sekitar 440 triliun. 

Ini menjadi catatan penting agar program madrasah dan pesantren bisa diperhatikan di dalam postur APBN tersebut. Artinya, ada penyerapan atau penganggaran untuk kegiatan-kegiatan di madrasah dan pesantren. 

Bagaimana saran Anda terkait RUU Pesantren tersebut?

Pesantren harus mulai dilibatkan di dalam banyak aktivitas lintas sektoral. Dalam dunia pesantren, kita mengkaji banyak hal yang bisa dieksplorasi untuk kepentingan nasional. Misalnya isu lingkungan. Pesantren berbicara banyak tentang fiqih lingkungan. Pesantren juga berbicara soal fiqih sosial, pesantren juga memiliki kajian-kajian terkait isu pemberdayaan perempuan, dan lainnya.

Pesantren dan madrasah tidak semestinya hanya dilihat dalam konteks lembaga pendidikan dan pengajaran, tapi juga dalam konteks kajian-kajian. Oleh itu, saran yang ingin saya sampaikan bahwa ini terkait dengan aktivitas riset. Banyak negara yang menganggap riset sebagai aktivitas penting dalam skema pembangunan nasional. Ini mungkin bukan saran yang mainstream, tapi saya melihat riset merupakan aktivitas yang sangat penting dan kontributif.

Untuk menyambut RUU Pesantren tersebut, apa yang seharusnya dipersiapkan?

Ada lembaga-lembaga tersendiri di kita, baik di pesantren atau pun di PBNU, untuk kembali mendata ulang jumlah pesantren yang riil di seluruh Indonesia, termasuk juga jumlah santri dengan data terbaru. 

Jika RUU tersebut disahkan menjadi UU dan ada klausul yang menyebutkan tentang keberpihakan negara terhadap pesantren dalam konteks program bantuan, maka prioritas yang dimunculkan adalah program bantuan infrastruktur untuk madrasah dan pesantren. Terutama madrasah dan pesantren yang memiliki sarana dan infrastruktur yang kurang layak. 

Harus ada penjelasan lebih lanjut tentang upaya mengklasifikasi pesantren mana yang betul-betul perlu dibantu negara. Fakta di lapangan, banyak pesantren yang sudah berdaya dan memiliki infrastruktur yang baik. Saya kira, infrastruktur yang baik dan memadahi merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas belajar mengajar di pesantren. Namun kalau berbicara sejarah hal itu berbeda. Dimana banyak pesantren salaf yang infrastrukturnya biasa-biasa saja, tapi tidak mempengaruhi kualitas para santri yang dihasilkannya. Tapi saya kira, hari ini berbeda dan kebutuhan zaman juga berbeda.

Kalau seandainya RUU itu disahkan, ada kekhawatiran tidak kalau negara ikut 'cawe-cawe' dalam penyelenggaraan pesantren. Dan membuat pesantren tidak 'independen' lagi misalnya?

Saya kira kita tetap bersangka baik bahwa RUU ini justru akan memperkuat institusi dan kelembagaan madrasah dan pesantren meskipun sejak berabad-abad lalu pesantren sudah membuktikan kemandiriannya.

Apa harapan Anda terhadap RUU Pesantren tersebut?

Sebagai warga negara Indonesia dan orang yang lahir di lingkungan pesantren berharap, seluruh fraksi-fraksi di DPR RI mempertimbangkan RUU ini dengan matang. Mudah-mudahan RUU ini benar-benar disahkan di rapat paripurna menjadi UU, tidak hanya ditetapkan di badan legislasi sebagai RUU inisiatif DPR saja.  

Kalau seandainya RUU Pesantren ini betul-betul disahkan menjadi UU, apa yang selanjutnya mesti dilakukan?

Setelah RUU ini disahkan DPR RI menjadi UU, saya berharap DPR daerah, baik tingkat provinsi atau kabupaten kota, bisa menindaklanjutinya. Mereka bisa melahirkan rancangan peraturan daerah yang berpihak pada madrasah dan pesantren. Ini bukan sesuatu yang tidak mungkin karena banyak Perda yang lahir itu mengadopsi atau mengadaptasi UU yang ada di tingkat nasional. 

Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif supaya aktivitas madrasah dan pesantren direncanakan di dalam postur APBD di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi peraturannya tidak hanya dalam bentuk UU, tapi juga dalam bentuk peraturan daerah.

Saat ini sudah ada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Apakah nantinya RUU Pesantren tersebut tidak berbenturan dengan UU pendidikan yang sudah ada?

Adanya UU Madrasah dan Pesantren ini akan memperkuat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di UU itu tidak disebutkan secara detail bagaimana keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan pesantren tidak menjadi isu utama. Menurut saya, lahirnya UU ini tidak akan berbenturan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Justru UU ini nanti akan memperkuat dan mempertajam keinginan atau good will negara terhadap madrasah dan pesantren.
Kamis 20 September 2018 18:0 WIB
Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal
Korupsi Anggota DPR Diawali Dana Kampanye Mahal
Tindak kriminal korupsi tidak hanya merugikan pihak negara, namun masyarakat juga ikut merasakan kerugian tersebut. Bahkan, masyarakatlah yang paling banyak merasakannya, meski mungkin tidak secara langsung. Akibtanya bisa kualitas hidup menjadi turun drastis, akses bagi masyarakat akan menjadi terbatas. 

Sementara bagi negara di antaranya adalah wibawa menurun di mata dunia dan masyarakatnya. Tentu jika diurutkan satu per satu, masih banyak akibat materil dan imateril dari korupsi. Yang jelas, merugikan!

Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka tindak kriminal korupsi cukup tinggi. Dari tahun ke tahun selalu saja ada berita tertangkapnya pejabat yang melakukannya. Yang terbaru dan menghebohkan adalah korupsi yang terjadi di Kota Malang beberapa minggu lalu. Bagaimana bisa hampir seluruh anggotanya massal melakukan tindakan haram tersebut. 

Memang, menurut Lembaga pemantau tingkat korupsi dunia (Amnesty International) tindak korupsi Indonesia pada 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Saat ini berada di urutan 96 atau turun delapan peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, siapa pun berharap negara Muslim terbesar ini bersih dari korupsi. 

Apa penyebabnya tindak kriminal korupsi di Indonesia, khususnya menyangkut anggota DPR? Abdullah Alawi dari NU Online berhasil mewawancarai pakar politik Islam, Masykuri ABdillah di PBNU. Berikut petikannya: 

Bagaimana bisa korupsi dilakukan secara massal seperti yang terjadi di Kota Malang itu?

Pertama, ingin saya nyatakan korupsi bertentangan dengan hukum agama dan hukum bernegara. Itu harus dilihat juga penyebabnya. Mestinya kalau manajemennya rapi, tidak terjadi peristiwa yang ada di Malang itu ya. Itu saya kira harus memperbaiki mentalitas korupsi itu harus bersamaan perbaikan berbagai hal. Tentu yang pertama pendekatan hukum. Kedua, perbaikan manajemen. Ketiga, sumber daya manusianya juga termasuk mentalitas dalam arti kompetensi maupun kualita moralitas. Itu saya kira yang harus dilakukan negara Indonesia yang mayoritas Muslim ini. 

Bagaimana perbaikan mentalitas dan hukum? 

Hukum saya kira sudah cukup bagus ya. Mentalitas yang saya kira perlu mendapatkan itu karena di beberapa kasus kadang-kadang didukung oleh keinginan untuk cepat. Jadi beberapa kasus misalnya Zumi Zola itu kan ingin menyelesaikan sebuah program atau menyetujui sebuah anggaran, tapi kadang-kadang dilama-lamakan oleh DPR atau DPRD, oknumlah, tapi kemudian kenapa dilama-lamain padahal sebenarnya bisa dicepatkan, maka kemudian ada ide dari pihak eksekutif untuk memberikan pelicin agar mudah untuk dicepatkan. 

Nah, itu yang kadang-kadang sampai sekarang masih terjadi. Dan sebenarnya kalau pihak eksekutif tidak mau, itu akan bagus. Katakanlah, DPRD atau oknum DPRD meminta imbalan agar bisa ketok palu, tapi kalau dari pihak eksekutif tidak mau kan akhirnya akan ketahuan juga. Ini kedua-keduanya yang harus baik, dari pihak mekanisme pengambilan keputusan perlu kesabaran, dan seandainya tidak ditetapkan kan bisa saja, kanapa terjadi deadlock, tidak diputuskan, bisa yang menyampaikan, yang malu kan dari pihak anggota DPRD juga. 

Jadi, maksud saya kalaupun itu kesalahan dari DPRD misalnya, tetapi dari pihak eksekutif itu juga punya andil juga dalam beberapa hal ya. Tidak semuanya. 

Bagaimana caranya supaya kualitas DPRD menghasilkan wakil yang bagus?

Itu memang pada individu-individu memang perlu ya persolan akhlak, persoalan moral, tapi juga sistem itu harus sederhana mungkin, karena kalau anggota DPR dan anggota DPRD itu mendapatkan tambahan dari yang tidak halal, itu terkait dengan adanya biaya politik yang tinggi. Kalau kita melihat berapa yang harus habis untuk mencalonkan diri sebagai seorang DPRD provinsi, kabupaten atau pusat, itu kan sebenarnya sangat besar. Jadi, mungkin perlu ada penyederhanaan peraturan lagi terkait dengan biaya yang harus dipakai. Misalnya begini untuk sosialisasi itu dipatok dibatasi, tidak boleh banyak, begitu juga dari besarnya umbul-umbul. Itu dibatasi.

Demikian pula politik uang, karena politik uang dari bisik-bisik itu masih terjadi sampai sekarang, kadang-kadang sulit untuk ditindak. Dan saya sendiri pernah menanyakan ke beberapa orang yang katanya pernah mendapatkan uang sampai seratus sampai dua ratus, itu meraka mengaku ya, tapi ternyata agak sulit untuk dijerat peraturan itu. Nah, ini saya kira kalau penegakkkan hukum itu adalah penegakkan dari politik uang agar bisa terhindar. Jadi, orang yang mau mencalonkan diri itu tidak harus banyak mengeluarkan uang. Mungkin dengan cara sederhana, apakah melalui media sosial, atau kalau misalnya spanduk, tidak berlebihan. Tapi yang jelas, haram untuk mengeluarkan politik uang atau membayar pemilih itu saya kira yang terjadi saat ini. 

Harusnya ada pembatasan tadi. Jadi pembayaran, banyak kan cerita-cerita ada yang dibayar seratus dua ratus, itu yang harus diawasi betul-betul secara ketat. Penegakkan hukum itu masih kurang orang, itu harus ditambah lagi tenaga-tenaga untuk itu. Itu saya kira yang belum terselesaikan saat ini. Kemudian dari sisi penggunaan sosialisasi itu. Itu juga sulit. Tapi yang paling terkait dengan itu adalah pembayaran tadi sebenarnya. Kalau hanya persoalan sosialisasi itu tidak banyak berpengaruh, tetapi kalau persoalan memberikan uang itu seratus, dua ratus, kadang-kadang pemilih itu memilih yang banyak.

Nah, di situ sebenarnya yang perlu mendapat tekanan. Kalau masalah kualitas saya kira memang, di negara demokrasi ya seperti itu ya, bukan berdasarkan kualitas, tapi berdasarkan pilihan rakyat. Tapi tadi kalau tidak ada politik uang saya kira otomatis rakyat itu akan memilih yang terbaik, yang sudah dikenal selama ini kebaikannya. Nah, ini yang masih menjadi tantangan bagi kita semua. Jadi, kalau masalah korupsi, saya yakin bisa terselesaikan secara hukum, tetapi yang belum itu tadi, yang menyebabkan korupsi itu adalah biaya politik itu tadi, yakni politik uang. Sementara penegakkan hukum untuk menghilangkan politik uang itu yang belum maksimal. 

Kenapa penegakkan hukum masih belum menimbulkan efek jera, tidak membuat enggan korupsi? 

Ini persoalan juga. Jadi, sanksi itu masih sanksi penjara, tidak sanksi sosial. Ini sekarang sudah maju, ada sanksi penjara, ada sanksi politis. Sanksi politis itu yang ramai dibicarakan saat ini, yakni orang yang mantan koruptor itu tidak boleh menjadi calon legislatif dan eksekutif. Nah, itu sudah bagus. Kemajuan. Itu hukum fisik dan politis. Sekarang, sanksi sosial, yang sekarang belum efektif menurut saya karena kadang-kadang, orang yang sudah jelas-jelas sekian tahun di penjara, kemudian pulang, dia masih mempunyai uang banyak, orang itu dermawan, disumbangkan untuk kegiatan sosial, untuk masjid, karang taruna, olah raga di daerahnya itu, orang udah lupa bahwa orang itu bekas narapidana, malah diunggul-unggulkan begitu. Nah, ini sanksi sosial ini yang masih belum menurut saya. 

Posisi agama atau pendidikan ternyata tidak menghambat orang korupsi itu bagaimana penjelasannya? 

Ini tantangan juga. Saya kira semua lembaga pendidikan, semua materi pengajaran agama, itu semua mengatakan politik uang haram. Tapi ada beberapa hal faktor internal bagi pihak masing-masing. Tapi faktor eksternalnya yang sangat tinggi. Dengan demikian, tidak cukup hanya dengan pendidikan moral, pendidikan akhlak, tapi juga membuat sebuah sistem untuk melakukan penegakkan hukum yang tinggi. Penegakkan hukum untuk politik uang masih lemah, tapi penegakkan hukum untuk pelaku korupsi sudah sangat bagus. 

Di dalam sistem demokrasi seseorang bisa mencalonkan wakil dari daerah yang tidak dikenalnya. Namun karena dia orang terkenal, misalnya artis, jadi menang. Bagaimana ceritanya bisa begitu?

Sebenarnya itu bisa dibuat aturan. Dulu memang pernah dimunculkan orang daerah. Tapi kemudian sekarnag tidak. Ini saya kira merupakan salah satu bahan yang perlu dibahas karena betapa pun juga orang yang daerahnya akan lebih mengetahui dari orang lain, dari daerahnya atau masih ada hubungan famili dengan daerahnya, tetapi itu tergantung dari masyarakatnya juga. Kalaupun tidak dipergunakan, tidak ada aturan keharusan itu, tetapi kan tadi, hanya orang-orang yang mencalonkan diri atau menjadi calon itu tidak boleh membayar politik uang, itu saya kira tidak bisa. Orang di jakarta misalnya tiba-tiba mencalonkan diri untuk di solo. Kalau tidak ada politik uang, tidak akan dikenal di Solo atau tidak akan dipilih di Solo karena orang melihat juga, karena masyarakat juga ada sedikit kemajuan juga, pinter, dia tidak akan dipilih di Solo karena melihat apa sih kontribusi ke kita. Memilih orang demikian itu karena tadi ada uang pelicin, politik uang tadi, hingga konstituen memilih karena bayaran tadi. 


IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG