Nasional

UNJ Berharap Vaksin Covid-19 Tidak Jadi Alat Politik Menyerang Pemerintah

Sel, 12 Januari 2021 | 07:45 WIB

UNJ Berharap Vaksin Covid-19 Tidak Jadi Alat Politik Menyerang Pemerintah

Masyarakat sudah seharusnya bergandengan tangan mensosialisasikan manfaat vaksin bagi kesehatan.

Jakarta, NU Online
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ikut memberikan tanggapan mengenai vaksin Covid-19 jenis Sinovac yang sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM) dan Majlis Ulama Indonesia (MUI).

 

Pernyataan Sinocav yang aman digunakan dan halal bagi umat Muslim diharapkan UNJ menjadi hal yang direspons positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga, program vaksinasi segera terealisasi dan angka Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik.

 

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNJ Andy Hadiyanto menuturkan, vaksin Covid-19 tidak boleh dijadikan alat politik untuk menyerang siapa pun termasuk pemerintah. Menurut dia, tidak boleh ada lagi penggiringan opini sekadar untuk memenuhi ambisi politiknya sebab hal ini menyangkut nyawa umat Manusia.

 

"Vaksin yang sudah halal statusnya ini harapannya tidak terus digoreng menjadi alat politik," kata Andy yang juga dosen di Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) ini, Selasa (12/1). 

 

Dia menambahkan, masyarakat sudah seharusnya bergandengan tangan mensosialisasikan manfaat vaksin bagi kesehatan. Sampai saat ini tidak ada obat khusus untuk mengendalikan Covid-19 di dunia. Hanya vaksin, katanya, yang dapat menekan virus Corona yang hinggap dalam tubuh.  

 

"Kehadiran vaksin ini secara psikologis diharapkan kembali memunculkan rasa aman dan menghilangkan trauma bagi masyarakat untuk secara bertahap dapat kembali hidup normal," Andy menegaskan.

 

Pernyataan Andy ini sebagai tanggapan atas terjadinya pro kontra di masyarakat perihal program vaksinasi yang dalam waktu dekat akan dilakukan. Andy tidak ingin ada dari sebagian masyarakat tersebut yang menjadikan persoalan vaksin Covid-19 sebagai alat untuk menyerang pemerintah dengan terus menerus tidak sepakat atas setiap kebijakan yang dikeluarkan tanpa alasan yang mendasar.

 

Meski begitu, Andy mengimbau kepada pemerintah supaya vaksinasi terus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Paling penting proses pendistribusian vaksin kepada pihak-pihak yang membutuhkan bisa tepat sasaran, dengan mempertimbangkan kelompok masyarakat yang rentan terlebih dahulu.  

 

Selanjutnya, masyarakat diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan sebelum dan setelah didistribusikannya vaksin, mengingat sebaran vaksin belum merata diterima oleh seluruh masyarakat. 

 

"Sambil menunggu itu mari kita jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan 3M," tegas dia.

 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan