Mudik, Urbanisasi, dan Kemiskinan yang Menjerat Pedesaan

Lebaran selalu identik dengan mudik atau pulang ke kampung halaman; biasanya mudik dari daerah perkotaan tempat mereka bekerja ke kawasan pedesaan di mana mereka lahir dan tumbuh. Sekalipun butuh perjuangan besar untuk mudik, dengan kemacetan panjang dan besarnya ongkos perjalanan, jutaan orang tetap melakoninya setiap tahun demi merasakan nikmatnya berkumpul keluarga dan handai taulan.

 

Mudik merupakan fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dahulu, namun mengalami perkembangan pesat ketika terjadi urbanisasi seiring dengan tumbuhnya industrialisasi di perkotaan. Keterbatasan peluang kerja yang memberi hasil memadai di desa membuat banyak orang mengadu nasib di kawasan perkotaan yang menjanjikan keberhasilan lebih tinggi.

 

Yang selalu digembar-gemborkan oleh sejumlah pejabat pemerintah adalah mudik membawa berkah ekonomi bagi warga desa karena mereka pulang dengan membawa uang yang banyak untuk dibelanjakan dan dibagi-bagikan. Bank Indonesia pada periode Lebaran 2022 ini menyiapkan uang tunai sebesar 175,2 triliun. Ini menunjukkan besarnya perputaran uang selama perayaan Idul Fitri. Banyak uang tersebut akan berputar di pedesaan.

 

Situasi ini menegaskan bahwa kemiskinan masih banyak terjadi di pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020 tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,2% sedangkan di kawasan perkotaan sebesar 7,88%. Ketimpangan lainnya adalah, sekitar 70% uang yang ada di Indonesia beredar di Jakarta. Seluruh bagian Indonesia lainnya hanya menerima 30 persen sisanya.

 

Kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya yang biasa disebut Jabodetabek telah menjadi pusat pertumbuhan yang menarik banyak orang untuk tinggal di wilayah ini. Kementerian Perhubungan memperkirakan 13 juta orang akan mudik dari Jabodetabek pada 2022.

 

Para petani yang hidup di pedesaan merupakan para pekerja keras, pagi-pagi buta mereka telah berangkat ke sawah untuk merawat tanamannya hingga matahari terik. Sebagian mereka juga memelihara hewan ternak seperti sapi dan kambing. Untuk itu mereka mesti merawatnya dengan mencarikan rumput usai pulang dari sawah. Sayangnya dengan segala kerja keras yang telah mereka lakukan, banyak di antaranya yang tetap hidup dalam kondisi miskin, bahkan dari generasi ke generasi.

 

Nasib petani semakin berat mengingat tanah-tanah pertanian diwariskan kepada anak-anaknya. Akhirnya luas lahan yang dimiliki semakin sempit dan hasilnya semakin sedikit. Dengan posisi seperti itu, semakin berat harapan untuk bisa hidup sejahtera.

 

Karena itu, tak banyak generasi muda yang bercita-cita menjadi petani dan tinggal di desa. Jika selesai sekolah menengah, maka mereka pergi ke kota untuk menjadi buruh pabrik. Jika memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi, mereka mencoba peruntungan untuk dapat kerja di kantor pemerintahan atau perusahaan swasta. Desa kehilangan banyak orang-orang potensial yang mestinya mengembangkan tanah kelahirannya.

 

Dana Desa yang digulirkan oleh pemerintah untuk membantu pembangunan diharapkan memperbaiki situasi yang mana sebelumnya dana-dana pembangunan hanya berpusat di wilayah perkotaan. Tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar 68 Triliun untuk 74.000 desa. Sementara itu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 2.714,2 Triliun. Dengan demikian, alokasi Dana Desa hanya mencapai 2,5 persen dari APBN.

 

Dari sini terlihat jelas bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada desa. Akibatnya ketimpangan antara kawasan pedesaan dan perkotaan tetap tinggi dan bahkan semakin meningkat karena sektor swasta hanya akan mendirikan perusahaan yang infrastrukturnya sudah memadai. Desa bukan pilihan untuk membangun berbagai usaha karena keterbatasan infrastruktur tersebut.

 

Jika Dana Desa bisa ditingkatkan, dari yang rata-rata per desa kurang dari 1 miliar per tahun menjadi 4-5 miliar per tahun, tentu saja perubahan yang diharapkan akan sangat terasa. Orang miskin di desa akan mendapatkan bantuan, irigasi akan diperbaiki, jalan desa akan bagus, ada beasiswa bagi para pelajar, dan kebutuhan penting untuk bisa hidup dengan baik akan tersedia di pedesaan. Untuk mengubah itu semua hanya dibutuhkan anggaran 272-340 triliun per tahun atau setara dengan 10-12,5 persen APBN. Jutaan orang akan terentaskan dari kemiskinan. Ada ribuan desa yang akan menjadi sejahtera dengan ratusan triliun dana yang berputar di sana.

 

Jika pedesaan memiliki infrastruktur yang baik dan akses yang lancar ke berbagai penjuru, maka akan ada banyak orang yang memilih untuk tetap tinggal di kampung halaman atau bahkan pindah dari kota kembali ke desa karena menawarkan suasana alam yang masih segar, kehidupan pertetanggaan yang guyub dan harmonis, atau ritme kerja yang lebih manusiawi. Teknologi digital yang memungkinkan kerja dari mana saja membuka kesempatan orang tetap tinggal di desa dengan pendapatan yang layak.

 

Selama ini, kawasan perkotaan semakin lama semakin berat karena migrasi yang terus menerus berlangsung. Kemacetan, polusi, sampah, kriminalitas, dan berbagai persoalan khas kota terus saja berlangsung dan semakin parah. Hal ini akan dapat diatasi jika desa dibangun dan penduduknya sejahtera.

 

Jika kawasan pedesaan dibangun dengan baik, pada akhirnya, banyak orang tak perlu mudik setiap tahun untuk sekadar bertemu keluarga selama dua-tiga hari, lalu mereka kembali ke rutinitas hidup di kota besar yang keras. Banyak orang dapat tetap hidup di desa dan sejahtera, dan tetap dekat dengan keluarga besar yang kapan-kapan bisa dikunjungi dengan mudah tanpa perlu menunggu Lebaran atau libur panjang akhir pekan. (Achmad Mukafi Niam)