Risalah Redaksi

NU dan PR Mengatasi Persoalan Ekonomi Umat

Ahad, 28 Februari 2021 | 11:00 WIB

NU dan PR Mengatasi Persoalan Ekonomi Umat

Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi persoalan genting yang menghadang Indonesia.

Dalam peringatan puncak hari lahir ke-98 Nahdlatul Ulama yang berlangsung 16 Rajab 1441 H (27/2) di Masjid Istiqlal Jakarta, Wakil Presiden Indonesia KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa ajaran dan pandangan NU merupakan arus utama cara berislam di Indonesia. Namun demikian, di bidang lainnya seperti bidang sosial ekonomi, Nahdlatul Ulama masih tertinggal. 


Pesan seperti ini sesungguhnya juga sudah berulang kali disampaikan oleh para pengurus NU dalam berbagai forum, baik pertemuan internal organisasi ataupun pertemuan-pertemuan publik. Namun, mentransformasikan sebuah pandangan menjadi sebuah aksi nyata merupakan tantangan tersendiri.


Capaian-capaian organisasi NU saat ini juga terus menunjukkan tren peningkatan sehingga patut disyukuri dalam memperingati harlah ini. Dalam sepuluh tahun terakhir, sudah lebih dari 30 perguruan tinggi baru yang secara resmi di bawah organisasi NU didirikan. Ini tentu akan melengkapi pesantren yang selama ini menjadi basis pendidikan bagi warga NU.


Kini semakin banyak warga NU yang mencapai pendidikan tinggi. Bukan lagi sesuatu yang istimewa kader NU bergelar doktor. Apalagi sekadar magister atau sarjana. Bukan hanya di Indonesia, kader-kader NU juga melanglang buana ke seluruh penjuru dunia. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi ini, harapannya adalah peningkatan kemampuan dalam tata kelola organisasi serta dapat berkiprah dalam berbagai bidang profesi


Saat ini juga semakin banyak tokoh berlatar belakang NU yang menjadi pejabat publik. Kiai Ma’ruf Amin merupakan tokoh NU yang kini menjadi wapres, Khofifah Indar Parawansa menjadi gubernur Jawa Timur. Keduanya merupakan contoh posisi strategis yang sebelumnya tidak mampu diraih oleh para tokoh NU semasa 32 tahun Orde Baru. Untuk jabatan menteri, bupati, walikota, komisioner lembaga negara, dan lainnya, termasuk anggota parlemen jumlahnya tak terhitung. 


Sudah semestinya, sebagai representasi dari golongan yang besar di Indonesia, para intelektual, profesional, dan pejabat publik yang berlatar belakang NU memiliki kepekaan yang lebih tinggi terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat mengingat mereka tumbuh dan besar dalam lingkungan masyarakat kebanyakan. 


Apa yang dicapai NU ini merupakan berkah reformasi yang berlangsung pada 1998 atau 22 tahun lalu yang memberi kesempatan kepada siapa saja untuk berkiprah membangun negeri. Penting bagi NU sebagai sebuah organisasi besar untuk melakukan refleksi sejauh mana target yang kita capai dari yang seharusnya. Apakah hasil yang kita peroleh saat ini lebih tinggi, standar, atau lebih rendah dari potensi yang ada. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan khidmah organisasi kepada masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. 


Di luar keberhasilan yang telah dicapai, baik yang sifatnya individu atau kelembagaan, tantangan yang menghadang di depan masih sangat besar. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam kesempatan peringatan harlah ini juga mengingatkan kepada yang sudah berhasil untuk tidak boleh kenyang sendirian dan membiarkan yang lain kelaparan karena masih banyak warga NU di daerah yang masih hidup dalam kemiskinan. Ia mengutip pesan Rasulullah, “Bukan umat kami, kata Nabi Muhammad, ketika sekelompok kecil yang sejahtera tapi sebagian yang lain mayoritas masih dalam kemiskinan.” 


Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi persoalan genting yang menghadang Indonesia. Dan sebagian dari jutaan rakyat Indonesia yang terjebak dalam posisi miskin atau rentan miskin adalah warga NU. Menurut laporan Global Wealth Report 2016 lembaga riset Credit Suisse yang meneliti kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, Indonesia berada dalam posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Menurut laporan tersebut, 50 persen dari kekayaan di Indonesia hanya dikuasai oleh 1 persen orang paling kaya di Indonesia. Jika dibedah lebih lanjut, 1 persen penguasa aset tersebut berasal dari kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan kerawanan sosial.


Persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan satu pihak saja, melainkan butuh kerja sama, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat regulasi dan penegakan hukum sementara masyarakat, termasuk di dalamnya Nahdlatul Ulama berperan membimbing dan melayani umat.


Kepercayaan kepada organisasi NU merupakan modal sosial yang dapat digunakan secara bersama-sama untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Agama mengajak umatnya untuk mandiri dan bekerja keras. Islam juga memerintahkan kelompok kaya membayar zakat, infak dan sedekah. Sementara bagi kelompok yang masih belum beruntung, mereka diminta untuk bersabar. 


Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar mengingatkan agar kita tidak terlena ketika organisasi sudah besar dan mundur ketika organisasi lain sedang menata kemajuannya. Menurutnya, momentum harlah ini merupakan semacam recharging (menambah daya) untuk memperkuat mentalitas kerohanian kita, merefleksi 98 tahun, apa yang kita alami, pahit getirnya sebuah perjuangan sehingga sebesar ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, anugerah dari Allah SWT.


Dengan menjadikan harlah sebagai momentum untuk bersyukur sekaligus berefleksi, kita tidak akan berada dalam arena nyaman yang pelan-pelan membuat kita mengalami kemunduran dalam berkhidmah kepada masyarakat. Pesan-pesan yang disampaikan oleh para pemimpin tertinggi NU menunjukkan bahwa persoalan sosial ekonomi merupakan persoalan penting yang patut mendapatkan prioritas penanganan. Untuk itu, perlu segera ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kerja nyata yang memberi dampak kepada masyarakat. (Achmad Mukafi Niam)